Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Purbaya Tekankan Perbaikan Sistem

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah menyiapkan dana besar untuk meringankan beban masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran sebesar Rp20 triliun telah disiapkan untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sesuai dengan komitmen Presiden.

“Sudah kami anggarkan Rp20 triliun, sesuai janji Presiden,” ujar Purbaya usai rapat bersama BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Namun, Purbaya menegaskan bahwa bantuan tersebut harus diiringi dengan perbaikan tata kelola di tubuh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran tidak lagi terjadi. Ia mendorong adanya evaluasi terhadap sejumlah aturan lama yang sudah tidak relevan, terutama dalam pengadaan alat kesehatan.

• Baca juga:

  Sumitronomics Jadi Andalan Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Sebagai contoh, ia menyoroti aturan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan setiap rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi pasca-pandemi COVID-19.

“Karena sudah terlanjur beli, akhirnya alat itu terus dipakai, dan tagihan ke BPJS membengkak. Jadi perlu ada penyesuaian kebijakan yang lebih rasional,” kata Purbaya.

• Baca juga:

  Soal Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, Begini Komentar Wapres JK

Ia menambahkan, evaluasi kebijakan harus melibatkan para ahli di bidang kesehatan, agar revisi aturan tetap berpihak pada peningkatan mutu layanan tanpa membebani anggaran negara.

Selain pembenahan kebijakan, Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan memperkuat sistem teknologi informasinya. Dengan lebih dari 200 tenaga IT yang bekerja, ia yakin sistem digital BPJS bisa dioptimalkan menggunakan kecerdasan buatan (AI) agar lebih efisien.

• Baca juga:

  Data BPJS Kesehatan Jadi Acuan Pemerintah Berikan Vaksin COVID-19 Secara Gratis

“Integrasi sistem IT akan membantu mendeteksi masalah, termasuk klaim yang bermasalah. Kalau sistemnya jalan, penyelesaiannya bisa cepat,” jelasnya dikutip Antara.

Ia berharap, enam bulan ke depan sistem digital BPJS sudah terintegrasi penuh di seluruh Indonesia, sehingga bisa menjadi salah satu sistem layanan kesehatan digital terbaik di dunia.

Purbaya juga memastikan tidak akan memberikan sanksi jika BPJS Kesehatan belum mampu menyelesaikan target tersebut. Namun ia berharap lembaga ini tetap bergerak cepat, mengingat BPJS Kesehatan punya peran penting dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kecil.

“Saya sendiri kagum, banyak masyarakat tidak mampu bisa menjalani operasi besar berkat BPJS. Kalau sistemnya bagus dan transparan, tentu akan lebih banyak lagi yang terbantu,” tutupnya.