Selasa, 30 Desember 2025

RI Genjot Investasi dan Deregulasi demi Wujudkan 19 Juta Lapangan Kerja Baru


 RI Genjot Investasi dan Deregulasi demi Wujudkan 19 Juta Lapangan Kerja Baru Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian dengan tema Kemajuan Ekonomi Menuju Asta Cita: Sudah Sejauh Apa? yang digelar di Jakarta, Senin (20/10/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fokus utamanya: memperkuat arus investasi dan deregulasi kebijakan agar iklim usaha semakin kondusif dan ekonomi bisa tumbuh hingga 8 persen.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi kunci terciptanya lapangan kerja baru. “Kalau ekonomi tidak tumbuh, apa yang mau kita ciptakan? Kita harus optimistis dan percaya diri,” ujarnya dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian, Senin (20/10/2025) di Jakarta.

Dorong Investasi Lewat Deregulasi dan Debottlenecking

Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat arus investasi melalui penyederhanaan perizinan dan pemangkasan hambatan birokrasi. Salah satu langkah strategisnya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang menjadi dasar program debottlenecking atau pelonggaran kebijakan perizinan.

Melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses perizinan kini disesuaikan dengan tingkat risiko usaha—membuatnya lebih efisien, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Pemerintah juga membentuk Tim Percepatan Debottlenecking untuk memastikan setiap perizinan memiliki service level agreement (SLA) yang jelas dan tidak berbelit.

Sektor Padat Karya Jadi Fokus

Selain kebijakan makro, pemerintah juga menyoroti sektor-sektor padat karya seperti industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja.

“Pertanian adalah salah satu tulang punggung ekonomi kita. Karena itu, program ketahanan pangan dan subsidi pupuk terus diperkuat, termasuk pengembangan akses pembiayaan lewat program kredit usaha,” tutur Ferry.

Sektor pariwisata juga dianggap punya efek domino besar karena menggerakkan banyak rantai ekonomi, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, hingga jasa kreatif.

Program Unggulan untuk Gerakkan Ekonomi Lokal

Untuk mempercepat penciptaan kerja, pemerintah meluncurkan berbagai program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG diyakini mampu menggerakkan rantai pasok ekonomi lokal. Ferry menjelaskan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa menciptakan rata-rata 34 lapangan kerja langsung, belum termasuk efek berganda di sektor lainnya.

Magang Nasional untuk Akselerasi Akses Kerja Lulusan Baru

Pemerintah juga menyiapkan Program Magang Nasional untuk mempercepat akses lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Program magang bersertifikat ini berdurasi enam bulan, ditujukan bagi mahasiswa yang baru lulus kurang dari satu tahun.

“Nantinya, dalam waktu enam bulan, para peserta magang ini diharapkan bisa langsung terhubung dengan pasar kerja,” ujar Ferry dikutip Antara.

Untuk tahun 2026, kuota Magang Nasional ditetapkan sebanyak 100 ribu peserta, terdiri dari 20 ribu peserta tahap pertama dan 80 ribu peserta tahap kedua. Adapun pelaksanaan Magang Nasional 2025 tahap II dijadwalkan pada November mendatang.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Ekonomi Terbaru