Menkeu Purbaya Soroti Rp653 Triliun Dana Pemerintah Mengendap di Bank: Uang Nganggur Harus Bergerak!

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh perhatian serius terhadap tumpukan dana pemerintah yang masih mengendap di bank. Nilainya tidak main-main: mencapai Rp653,4 triliun per Agustus 2025. Dana itu terdiri atas Rp399 triliun milik pemerintah pusat dan Rp254,4 triliun milik pemerintah daerah.

“Nanti kami akan investigasi. Jangan sampai uang saya (pemerintah) nganggur di perbankan,” tegas Purbaya dalam acara “1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dana Mengendap: Tersebar di Tiga Pos Simpanan

• Baca juga:

  Sumitronomics Jadi Andalan Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kementerian Keuangan mencatat, total dana tersebut tersimpan dalam tiga jenis rekening:

• Giro: Rp357,4 triliun
• Tabungan: Rp10,4 triliun
• Deposito (Simpanan Berjangka): Rp285,6 triliun

Purbaya menyoroti kenaikan signifikan pada simpanan berjangka. Angkanya naik dari Rp204,2 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp285,6 triliun pada Agustus 2025 — meningkat Rp81,4 triliun hanya dalam delapan bulan.

• Baca juga:

  Menkeu Purbaya Soroti Rp653 Triliun Dana Pemerintah Mengendap di Bank: Uang Nganggur Harus Bergerak!

“Banyak kas di pemerintah pusat dan daerah tidak diimbangi dengan optimalisasi belanja. Ini yang mau saya benahi sebelum jalan ke kebijakan lain,” ujarnya.

Lonjakan Dana Pemda: “Saya Nggak Tahu Ditaruh di Mana Uangnya”

• Baca juga:

  Danantara Tegaskan: Rencana Redenominasi Rupiah Tak Akan Guncang Investasi Nasional

Fokus Purbaya tak berhenti di pusat. Ia juga menyoroti besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan yang mencapai Rp254,3 triliun, terdiri dari:

• Giro: Rp188,9 triliun
• Tabungan: Rp8 triliun
• Deposito: Rp57,5 triliun

Angka itu melonjak drastis dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2023, total simpanan pemda tercatat Rp103,9 triliun, sementara di 2024 hanya Rp92,4 triliun. Artinya, dalam waktu delapan bulan saja, dana mengendap naik Rp161,9 triliun.

Padahal, sejumlah pemda sempat mengeluhkan minimnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

“Harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa. Tapi mereka protes, uangnya kurang. Saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa. Tapi nanti akan saya periksa,” ujar Purbaya.

Purbaya: “Saya Tak Akan Potong, Asal Belanja Tepat Waktu”

Menkeu menegaskan bahwa dirinya tidak berniat memangkas anggaran daerah. Ia hanya ingin memastikan dana yang sudah ditransfer benar-benar digunakan untuk membiayai program publik dan menggerakkan ekonomi daerah.

“Kalau penyerapan anggarannya bagus dan tidak ada penyelewengan, saya justru akan tambah dananya pertengahan tahun depan. Jadi kami tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi di lapangan,” tutur Purbaya.

Langkah Berikutnya: Investigasi dan Optimalisasi

Kementerian Keuangan akan segera melakukan investigasi terhadap simpanan pemerintah di bank. Tujuannya jelas: agar dana publik yang besar itu tidak sekadar mengendap, tetapi berputar untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap belanja negara bisa lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran — sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.