Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Danantara Pastikan Seleksi Super Ketat

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Langkah besar dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mentransformasi BUMN ke arah yang lebih modern dan berstandar global. Salah satunya, dengan membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk menduduki posisi direksi di perusahaan pelat merah.

Dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel St. Regis, Jakarta, Prabowo mengungkapkan bahwa regulasi yang selama ini mengharuskan pimpinan BUMN dijabat warga negara Indonesia telah diubah.

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo dalam sesi dialog dengan Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, Rabu (15/10/2025).

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Menurut Prabowo, kebijakan ini diperlukan agar tata kelola dan manajemen BUMN mampu bersaing dengan standar bisnis internasional. Ia juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai lembaga pengelola investasi BUMN, untuk memastikan seleksi dilakukan secara profesional.

Selain membuka peluang bagi ekspatriat, Prabowo juga menargetkan efisiensi besar-besaran di tubuh BUMN. Dari sekitar 1.000 perusahaan pelat merah yang ada, jumlahnya akan dipangkas menjadi sekitar 200–240 entitas agar lebih efektif dan terukur.

• Baca juga:

  Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Danantara Pastikan Seleksi Super Ketat

“Saya sudah memberikan arahan kepada Ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, agar BUMN kita berjalan dengan standar internasional,” tegasnya.

Seleksi Ketat, Fokus pada Transfer Teknologi dan Tata Kelola

• Baca juga:

  Whoosh Jadi Proyek Besar, Dubes China Anggap Negosiasi Utang sebagai Hal Wajar

Menanggapi kebijakan tersebut, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pihaknya sangat selektif dalam menunjuk ekspatriat sebagai direksi BUMN.

“Kita benar-benar analisis bahwa ekspat yang kita bawa ke BUMN memang bisa memberikan transfer of technology dan knowledge, serta membawa standar internasional dengan pengalaman yang panjang,” ujar Rosan dalam acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran: Optimism on 8 Percent Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Rosan menambahkan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memberantas praktik korupsi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Menurutnya, kehadiran profesional asing akan mempercepat proses reformasi manajemen dan menanamkan disiplin kerja global di BUMN.

Salah satu contoh nyata adalah di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Danantara menunjuk dua ekspatriat berpengalaman di industri penerbangan dunia sebagai direksi:

• Neil Raymond Mills, yang pernah berkarier di Air Italy, Green Africa Airways, dan Scandinavian Airlines,
• Balagopal Kunduvara, mantan eksekutif di Singapore Airlines.

Keduanya dipercaya untuk memperkuat proses transformasi Garuda Indonesia yang kini tengah didukung investasi besar dari Danantara, mencapai 400 juta dolar AS dengan potensi penambahan ke depan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), para pemegang saham juga menyetujui perubahan jajaran pimpinan Garuda Indonesia, di antaranya:

• Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama,
• Thomas Sugiarto Oentoro sebagai Wakil Direktur Utama,
• Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi,
• Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko,
• serta Frans Dicky Tamara sebagai Komisaris.

Efisiensi dan Transparansi: Kunci Transformasi BUMN

Selain memperluas ruang bagi profesional asing, Danantara juga melakukan efisiensi besar di struktur BUMN. Salah satu langkah nyata adalah pemangkasan jumlah komisaris hingga setengah dari total sebelumnya.

Rosan menyebut, efisiensi ini mampu menghemat hingga 500 juta dolar AS atau setara Rp8,28 triliun per tahun.

“Kita punya sekitar 1.000 perusahaan, dan rata-rata masing-masing punya lima komisaris. Dengan efisiensi ini, penghematan bisa mencapai 500 juta dolar per tahun,” jelasnya.

Menurut Rosan, sebelum ada kebijakan pemangkasan, ada BUMN yang memiliki belasan komisaris dalam satu perusahaan. Kini, komposisi tersebut dirampingkan agar pengawasan lebih efektif dan proporsional.

“Semua BUMN harus berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Kami ingin memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang benar-benar punya kompetensi,” tegasnya dikutip Antara.

Menuju BUMN Kelas Dunia

Kebijakan membuka pintu bagi ekspatriat memimpin BUMN bukan sekadar simbol keterbukaan, tetapi juga bagian dari visi besar menjadikan perusahaan pelat merah berdaya saing global.

Dengan kombinasi antara profesionalisme manajemen, efisiensi struktural, dan transparansi pengelolaan, pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan BUMN menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa transformasi BUMN kini bergerak bukan hanya dalam retorika, melainkan lewat keputusan konkret — dari pemangkasan struktur, efisiensi dana, hingga pembukaan ruang bagi talenta dunia.