-
-
-
Loading
Loading
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Warta Kota)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok maupun tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas industri sekaligus menghindari lonjakan peredaran rokok ilegal.
“Sampai sekarang saya belum berpikir untuk dinaikkan. Saya pikir biarkan saja,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Ia menilai, menaikkan harga jual rokok tanpa menaikkan tarif cukainya justru dapat memperlebar kesenjangan harga antara rokok legal dan ilegal. Hal ini berpotensi mendorong konsumsi rokok ilegal yang dijual jauh lebih murah di pasaran.
Baca juga:
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Baru, Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran Terserap Maksimal“Kalau selisih antara produk legal dan ilegal makin besar, maka dorongan terhadap peredaran barang ilegal juga makin tinggi,” jelasnya.
Menurut Purbaya, langkah menaikkan harga jual rokok akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sudah lebih dulu membatalkan rencana kenaikan tarif cukai rokok pada 2026. “(Cukai) nggak naik, tapi harganya naik, kan sama saja,” katanya.
Pernyataan itu menegaskan kembali perkataan Purbaya saat menggelar taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 26 September lalu. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa tarif cukai rokok tidak akan mengalami kenaikan tahun depan.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdialog langsung dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dari pertemuan itu, tercapai kesepahaman bahwa stabilitas tarif cukai lebih dibutuhkan ketimbang kebijakan baru yang bisa mengganggu iklim usaha.
“Saya tanya ke mereka, apakah saya perlu ubah tarif cukainya tahun 2026? Mereka bilang, asal tidak diubah saja sudah cukup. Jadi, saya tidak ubah,” ungkapnya dikutip Antara.
Meski demikian, Purbaya menyebut pemerintah tetap menyiapkan strategi untuk menjaga penerimaan negara dari sektor cukai tanpa mengorbankan keberlanjutan industri dan lapangan kerja. Ia menekankan pentingnya menciptakan kebijakan yang adil dan mendukung iklim usaha yang sehat.
