NTT Menuju Swasembada Garam: Gubernur Laka Lena Gandeng Bappenas, KKP, dan K-Utech Kembangkan Industri Garam Terpadu

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat langkah penting menuju kemandirian garam nasional. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan lahan dan industri garam bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT Garam, dan K-Utech Salt Technology asal Jerman.

Penandatanganan ini juga diikuti empat kepala daerah, yaitu Bupati Kupang Yosef Lede, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Bupati Sabu Raijua Krisma Riwu Kore, dan Bupati Timor Tengah Utara Falentinus Desalle Kebo. Kolaborasi ini menandai babak baru bagi NTT sebagai pusat pengembangan garam terpadu di Indonesia.

Didukung Bappenas dan KKP sebagai Proyek Strategis Nasional

• Baca juga:

  Pemerintah Siapkan Institut Garam Nasional, Dorong Indonesia Menuju Swasembada Garam Industri

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyebut, kerja sama ini menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya swasembada garam nasional. Dukungan penuh dari pemerintah pusat akan difokuskan pada penguatan riset, teknologi, dan inovasi.

“Basis pengembangan garam nasional harus bertumpu pada pengetahuan, teknologi, dan penelitian. Karena itu, kami akan membangun Indonesia International Salt Institute untuk memperkuat ekosistem garam nasional,” ujar Pambudy dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

• Baca juga:

  Rafael Raga Hengkang ke NasDem, Ketua DPD Golkar NTT: Itu Hak Politik

Ia juga memuji langkah proaktif Gubernur Melki Laka Lena yang dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan ketergantungan impor garam.

Target Swasembada Garam 2027

• Baca juga:

  Gubernur Melki dan Kepala Daerah se-NTT Duduk Bersama Wartawan Jakarta Asal NTT, Bangun Sinergi dan Promosi Daerah

Optimisme serupa datang dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Ia menegaskan, Indonesia menargetkan tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027. Untuk itu, NTT menjadi salah satu provinsi prioritas dengan potensi lahan besar dan kualitas garam yang tinggi.

Tahap awal pengembangan dimulai di Kabupaten Rote Ndao yang memiliki potensi lahan hingga 13.000 hektare. Program ini akan berjalan dalam tiga tahap:

• Tahap I: 1.192,57 hektare
• Tahap II: 9.541,10 hektare
• Tahap III: 3.135,13 hektare

Menurut Sakti, dengan perluasan lahan dan efisiensi produksi, Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasional sebesar 5,1 juta ton garam per tahun. Dari jumlah itu, 4 juta ton ditargetkan berasal dari tambak rakyat dan 1 juta ton dari pabrik pengolahan garam domestik.

“Tujuan akhirnya bukan hanya kemandirian garam nasional, tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kami menargetkan pendapatan pekerja di sektor ini bisa mencapai 2,5 kali UMR,” tegasnya dalam rilis yang diterima media ini Selasa (7/10/2025)

Langkah Strategis Menuju Kemandirian Garam Nasional

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan mitra teknologi internasional ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengakhiri ketergantungan impor garam.

Dengan dukungan teknologi dari K-Utech Germany dan pengelolaan profesional oleh PT Garam, NTT diproyeksikan menjadi lumbung garam nasional yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi dalam negeri.

Langkah ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat daya saing produk garam lokal, dan menjadikan NTT sebagai pionir ekonomi biru berbasis sumber daya laut di Indonesia.