Heboh Video Sri Mulyani soal Guru Jadi Beban Negara, Ini Penjelasan Resmi Kemenkeu

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan narasi “guru adalah beban negara” merupakan informasi palsu alias hoaks.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan hal itu saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

“Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” kata Deni.

Video Hoaks Diduga Deepfake

Menurut Deni, potongan video tersebut merupakan hasil manipulasi (deepfake) yang diambil tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi dari media sosial.

“Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.

Konteks Pernyataan Sri Mulyani

Dalam forum di ITB tersebut, Sri Mulyani sebenarnya sedang membahas alokasi anggaran untuk guru dan dosen, mulai dari gaji hingga tunjangan kinerja. Ia menyinggung pandangan masyarakat soal profesi guru yang sering dianggap kurang dihargai karena gaji tidak besar.

“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ujar Sri Mulyani kala itu dikutip Antara.

Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun

Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan. Presiden Joko Widodo—eh koreksi, sesuai naskah: Presiden RI Prabowo Subianto—menyampaikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Dari jumlah tersebut, Rp178,7 triliun dialokasikan khusus untuk gaji, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen. Pemerintah juga menyiapkan tunjangan profesi bagi guru ASN daerah maupun non-PNS.

“Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, anggaran pendidikan harus digunakan tepat sasaran. Menurutnya, pendidikan berkualitas adalah kunci penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.