Sabtu, 24 Februari 2024

Menggugat Etika Pejabat Publik


 Menggugat Etika Pejabat Publik Ilustrasi kasus terkait etika pejabat publik. (Net)

ADA hal yang sangat memiriskan hati terjadi belakangan ini, yaitu yang berkaitan dengan etika profesi sejumlah pejabat negara atau pejabat publik, dalam hal ini kepala daerah. Atau, telah mencuat sebuah fenomena yang agak tragis, yaitu terjadi semacam pembangkangan sejumlah kepala daerah terhadap pemerintah pusat.

Terindikasi kuat di mana ada kepala daerah yang menjalankan pemerintahan dalam bingkai adagium politik, tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Tatkala kepala daerah itu merasa ada keuntungan dari sebuah kebijakan pemerintah pusat, maka mereka akan menjalankannya dengan senang hati. Juga apabila ada kesulitan yang dialami dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya, mereka serta merta meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

Itu suatu yang masih lumrah terjadi. Tetapi, ironisnya, ketika mereka merasa kebijakan yang digelontorkan pemerintah pusat tidak memberikan keuntungan bagi dirinya atau daerahnya, mereka berani melakukan protes keras dengan menempuh jalur hukum lewat gugatannya ke Mahkamah Konstitusi- MK. Menurut mereka sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.

Melabrak Etika Profesi Pejabat

Muncul pertanyaan yang menggugat, etiskah seorang kepala daerah menggugat pemerintah pusat di MK seperti melakukan judicial review terhadap undang-undang ke MK? Bukankah presiden, gubernur, bupati dan wali kota itu merupakan satu batang tubuh NKRI yang tidak dapat dipisahkan? Sehingga, tatkala seorang kepala daerah menggugat presiden atau pemerintah pusat sama saja dengan dia menggugat dirinya sendiri? Bukankah dengan itu dia melanggar etika profesi pejabat negara dan menelanjangi keburukan dan bopeng di tubuhnya sendiri?

Di era reformasi ini, kadang-kadang pejabat daerah merasa begitu perkasa legitimasi kekuasaannya karena dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya lewat pemilukada. Dengan itu, mereka merasa cengkeraman taring kekuasaannya tidak bisa dicabut oleh siapa pun, termasuk presiden. Namun, pejabat daerah lupa bahwa meski dia dipilih langsung oleh rakyat, tetapi seorang gubernur SK-nya ditandatangani oleh presiden, sedangkan bupati/wali kota diangkat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri.

Karena itu, kepatuhan dan kepatutan sebagai cermin etika profesi pejabat negara harus tetap dijaga dan dipelihara sambil terus menumbuhkan rasa hormat bawahan terhadap atasan. Ini bukan hanya etika profesi pejabat negara dilangggar, tetapi juga telah menodai dan mengabaikan moralitas, bahkan langkah hukum itu telah membunuh nurani.

Tindakan menggugat kebijakan pemerintah pusat lewat jalur MK juga sangat tidak elok di mata publik. Pejabat negara itu baik dalam posisi maupun dalam tindakannya selalu menjadi sorotan publik.

Sebagaimana kata filsuf pencetus kontrak sosial bernegara, Jean Jaques Rousseau, setiap pejabat negara, bahkan juga warga negara, tidak putus-putusnya berada di bawah pengawasan publik.

Menarik juga apa yang dikatakan seorang guru besar di Harvard University, Amerika Serikat, Dennis F Thompson, para pejabat negara sesungguhnya bukan warga negara biasa. Mereka adalah orang-orang istimewa yang mendapat kekuasaan penuh dari warga negara, sehingga keberadaannya merupakan representasi dari warga negara seluruhnya.

Dengan posisi yang sangat strategis itu, di antara mereka harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas kenegaraan tanpa menodai diri sendiri, dan mencederai etika profesi pejabat negara yang mereka sandang. Seorang pejabat negara yang profesional harus tahu betul nilai-nilai, norma- norma dan etika serta moralitas, dan di atas bingkai itulah dia mematrikan rasa cintanya terhadap profesi dan jabatannya.

Bahwa lewat profesi itu dia wajib menjaga nama baik dan citra pejabat lainnya di depan publik, apalagi terhadap pejabat yang posisi jabatannya jauh lebih tinggi di atasnya yang mengharuskan dia bererilaku etis dan penuh mral. Memang, jabatan sesungguhnya mengandung dimensi moral-etis yang tidak bisa disangkal. Moralitas dan etika merupakan aribut ontologis yang menegaskan hakikat dasar jabatan per se.

Kerena pejabat negara itu dipilih langsung oleh warga negara, maka setiap perilaku, dan langkah- langkah politik kebijakan yang diambil merupakan garansi yang membuat para warga tetap menaruh rasa hormat kepada mereka. Bahwa mereka adalah figur-figur yang layak dipilih karena dalam diri mereka juga memiliki kepribadian unggul yang penuh moral.

Kepekaan Nurani Kepala Daerah

Untuk itu, yang dibutuhkan di sini adalah perlunya kedisiplinan etis, kesadaran moral dan kepekaan nurani pejabat negara, atau pejabat daerah. Boleh-boleh saja menempuh jalur hukum dan ada ruang demokrasi di situ yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada yang melarangnya. Tetapi, apakah hanya sebatas itu?

Ada prinsip dasar dalam mazhab filsafat hukum yang disebut legal positivism yang harus dipahami. Pertama, “dalam menegakkan hukum, jangan sekali-sekali melabrak etika hukum, dan kedua, ada yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi bukan berarti selalu diperkenankan untuk dilakukan”.

Artinya, ada undang-undang dan peraturan serta norma-norma tidak tertulis di tengah masyarakat yang harus dijaga dan dihormati, sehingga tidak mencoreng etika profesi pejabat yang dipegang, dan melunturkan rasa homat warga terhadap pejabat yang telah dipilihnya pada pemilukada.

 

 

Editor : Farida Denura

Dapur Hukum Terbaru