Insentif Pajak 2026 Capai Rp576,4 Triliun, Rumah Tangga dan UMKM Jadi Penerima

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah memperkirakan nilai insentif perpajakan pada 2026 mencapai Rp576,4 triliun, atau setara dengan 2,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan insentif tersebut menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, sekaligus memperkuat aktivitas perekonomian nasional.

“Tahun 2026 kami estimasi Rp576 triliun yang tidak dimasukkan oleh otoritas pajak kita, namun dia terus beredar di tengah-tengah masyarakat dan memperkuat konsumsi maupun investasi,” kata Suahasil dalam ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

• Baca juga:

  Indonesia Jadi Nomor 1 Dunia dalam Transparansi Insentif Pajak, Kalahkan Negara-Negara Maju

Menurut Suahasil, insentif perpajakan bukan sekadar kebijakan yang mengurangi penerimaan pajak. Dana yang tidak dipungut pemerintah melalui berbagai fasilitas perpajakan tersebut diharapkan tetap berputar di tengah masyarakat melalui konsumsi, investasi, dan kegiatan usaha.

Insentif pajak menjadi salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian.

• Baca juga:

  Suahasil Nazara Tegaskan Efisiensi APBN Harus Beri Manfaat Maksimal bagi Masyarakat

Bentuk insentif dapat berupa pembebasan pajak, pengurangan pajak, maupun penerapan tarif khusus bagi kelompok dan sektor tertentu.

Penerimanya mencakup berbagai kelompok, mulai dari rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga sektor manufaktur, pertanian, perdagangan, dan konstruksi.

• Baca juga:

  Suahasil Nazara Yakinkan Pasar, Arah Kebijakan Kemenkeu Tetap Terjaga

“Yang berada di dunia usaha biasanya dapat melihat berbagai macam insentif yang bisa dimanfaatkan. Dan kami menginginkan kalau insentif ini sudah dikeluarkan, kebijakannya dipakai,” ujar Suahasil.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap insentif yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sehingga dapat memberikan dampak terhadap konsumsi, investasi, dan aktivitas dunia usaha.

Tax Ratio Bisa Mencapai 12,3 Persen

Suahasil juga menjelaskan gambaran mengenai pengaruh insentif perpajakan terhadap tax ratio atau rasio pajak Indonesia.

Saat ini, tax ratio Indonesia berada di kisaran 10,1 persen. Secara ilustratif, angka tersebut dapat mencapai sekitar 12,3 persen apabila nilai insentif perpajakan sebesar 2,24 persen terhadap PDB turut diperhitungkan.

“Itu tidak dipungut. Kalau begitu penerimaan negara berkurang? Iya, betul. Tetapi, uangnya tidak hilang, karena insentif pajak itu beredar di tengah-tengah perekonomian kita,” katanya.

Menurut Suahasil, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pajak yang tidak dipungut melalui skema insentif tetap memiliki fungsi ekonomi karena dana tersebut dapat kembali berputar melalui konsumsi maupun investasi.

Insentif Pajak 2027 Diproyeksikan Rp632 Triliun

Nilai insentif perpajakan diperkirakan kembali meningkat pada 2027. Kementerian Keuangan memproyeksikan insentif perpajakan pada tahun tersebut mencapai Rp632 triliun atau sekitar 2,26 persen dari PDB.

Sektor manufaktur diperkirakan menjadi penerima insentif terbesar dengan nilai Rp166,1 triliun.

Berikutnya sektor pertanian sebesar Rp70,7 triliun, perdagangan Rp66,5 triliun, jasa lainnya Rp62,4 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp58,5 triliun.

Sementara itu, sektor transportasi dan sektor terkait diperkirakan memperoleh insentif sebesar Rp47,6 triliun.

Sektor pendidikan mendapatkan sekitar Rp30 triliun, pemerintahan dan jaminan sosial wajib Rp27,9 triliun, konstruksi Rp25,6 triliun, serta kelompok sektor lainnya Rp76,7 triliun.

Rumah Tangga Jadi Penerima Terbesar

Dari sisi kelompok penerima manfaat, rumah tangga mendapatkan porsi terbesar, yakni 56,4 persen dari total insentif perpajakan.

Selanjutnya, UMKM memperoleh porsi 17,8 persen, dukungan terhadap iklim investasi sebesar 15,8 persen, dan dunia bisnis sebesar 10 persen.

Secara nominal, nilai insentif untuk rumah tangga diperkirakan mencapai Rp335,2 triliun.

Sementara itu, UMKM memperoleh sekitar Rp112,4 triliun, iklim investasi Rp99,6 triliun, dan dunia bisnis Rp63,4 triliun.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif perpajakan tidak hanya ditujukan kepada sektor usaha, tetapi juga diarahkan untuk mendukung rumah tangga dan kelompok ekonomi lainnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap insentif perpajakan dapat menjaga konsumsi, mendorong investasi, serta mempertahankan perputaran aktivitas ekonomi nasional.