Motor Listrik: Kebutuhan Mendesak untuk Tekan Subsidi dan Jawab Krisis Energi

Prasetia Anugrah Pratama

(Master of Public Policy & Management, Monash University Indonesia)

Jusmalia Oktaviani

• Baca juga:

  United E-Motor Gelar Balap Motor Listrik Perdana

(Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Universitas Jenderal Achmad Yani)

• Baca juga:

  Motor Listrik: Kebutuhan Mendesak untuk Tekan Subsidi dan Jawab Krisis Energi

---------------------------------

PERALIHAN dari motor berbahan bakar fosil ke motor listrik bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Ketergantungan terhadap motor bensin telah menciptakan beban berat, baik bagi individu maupun negara. Bagi masyarakat, antrean panjang di SPBU menjadi rutinitas yang menyita waktu dan energi, terutama di kota-kota besar dan kawasan padat penduduk.

Sementara di sisi negara, subsidi bahan bakar (khususnya Pertalite dan Solar) menjadi beban fiskal terbesar yang terus membengkak. Ironisnya, subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi, bukan masyarakat miskin yang lebih membutuhkan bantuan.

Pada 2024, pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari Rp 339 triliun untuk subsidi energi, dengan proporsi terbesar untuk bahan bakar minyak (BBM). Angka ini lebih besar dari anggaran sektor kesehatan maupun pendidikan dasar, yang sebenarnya lebih mendesak untuk pembangunan jangka panjang. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 70% konsumsi Pertalite digunakan oleh kendaraan roda dua dan roda empat pribadi. Jika separuh dari pengguna motor beralih ke motor listrik, Indonesia dapat menghemat triliunan rupiah per tahun serta mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Selain itu, motor listrik menawarkan efisiensi energi jauh lebih baik. Biaya pengisian daya hanya berkisar Rp 2.500–3.000 per pengisian penuh (untuk jarak 60–70 km), dibandingkan dengan biaya BBM yang bisa mencapai Rp 20.000–30.000 untuk jarak serupa. Tidak hanya murah, motor listrik juga bebas dari antrean SPBU karena bisa diisi di rumah, lebih minim perawatan, serta tidak menghasilkan emisi karbon langsung yang mencemari udara.

Dengan mempercepat peralihan ke motor listrik, Indonesia tidak hanya mengurangi antrean di pom bensin, tapi juga menghemat subsidi energi yang sangat besar dan bisa dialihkan ke sektor-sektor penting lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Hal ini juga mendukung komitmen pemerintah dalam transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon sesuai target Net Zero Emission 2060.

Perlu Dukungan Ekosistem

Meski demikian, peralihan ke motor listrik tidak bisa berjalan otomatis. Diperlukan dukungan ekosistem seperti pembangunan infrastruktur charging station, kemudahan insentif pembelian, penyediaan suku cadang serta edukasi kepada masyarakat.

Skema subsidi konversi motor bensin ke motor listrik yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah awal yang baik, namun perlu diperluas dan disosialisasikan secara masif. Selain itu, pemerintah juga perlu segera menerbitkan aturan atau regulasi jelas mengenai subsidi motor listrik, agar momentum pembelian motor listrik tidak segera menurun.

Saat ini, harga motor listrik tanpa subsidi kurang lebih sama dengan motor konvensional, sehingga kepastian skema subsidi harus diperjelas. Pemerintah juga harus mendorong swasta untuk mempermudah penyediaan suku cadang atau onderdil motor listrik tersebar merata. Hal ini untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai kemudahan perawatan motor listrik dibandingkan motor konvensional.

Tidak hanya itu, pemerintah tidak boleh melupakan kewajiban utamanya dengan penyediaan transportasi massal yang terintegrasi. Solusi mengganti motor ke motor listrik menurut hemat penulis merupakan solusi jangka pendek dan menengah untuk segera mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar fosil.

Seperti biasa, pemerintah tidak boleh melempar solusi kepada masyarakat, namun tidak mengatasi masalah yang bersifat struktural dan sistemik yang hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan terpadu pemerintah. Terkait masalah kemacetan dan volume kendaraan yang semakin bertambah tanpa ada studi lanjutan akan menjadi masalah di jangka panjang.

Penyediaan motor listrik jika mencapai kesuksesan artinya kuantitasnya akan kembali memenuhi jalan raya. Hal ini hanya akan ‘mengganti’ permasalahan kemacetan dengan jenis kendaraan baru, tidak oleh motor konvensional, tapi dengan motor listrik. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan konsumen, transformasi menuju kendaraan listrik bisa menjadi solusi nyata bagi masa depan transportasi Indonesia, lebih hemat, lebih bersih, dan lebih berdaulat energi.