Gubernur Jabar Perlu Berkantor di Cimahi: Sebuah Urgensi untuk Mengurai Kemacetan

Oleh

Prasetia Anugrah Pratama

(Magister Kebijakan Publik dan Manajemen, Universitas Monash Indonesia)

• Baca juga:

  Warga Jabar Bisa Sampaikan Langsung Keluhan kepada Gubernur

SESUAI dengan janji kampanye  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, perlu mengambil langkah strategi dengan berkantor secara berkala di Kota Cimahi. Langkah ini bukan sekedar simbolis, namun merupakan wujud kepemimpinan responsif terhadap permasalahan krusial yang dihadapi warga, terutama kemacetan lalu lintas yang semakin parah.

• Baca juga:

  Wajib Militer Dedi Mulyadi bagi Anak Sekolah Bermasalah, Berseberangan dengan Konsep Pedagogi

Kemacetan di Cimahi telah mencapai tingkat yang mengganggu aktivitas warga dan memperlambat mobilitas ekonomi kawasan Bandung Raya. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Provinsi, Cimahi menjadi titik simpul lalu lintas dari dan menuju Bandung, Lembang, hingga Padalarang. Namun, tidak adanya fokus khusus dari pemerintah provinsi dalam menangani kemacetan Cimahi selama ini menyebabkan akar masalah tidak tercabut. Dengan berkantor di Cimahi, Gubernur bisa melihat langsung kompleksitas masalah serta memberikan ketegangan birokratis dan politik yang lebih kuat.

Data Dinas Perhubungan Jawa Barat menunjukkan bahwa ruas Jalan Gatot Subroto, Jalan Amir Mahmud, dan sekitaran Stasiun Cimahi mengalami beban lalu lintas hingga 180% dari kapasitas ideal pada jam sibuk. Rata-rata kecepatan kendaraan di titik-titik tersebut hanya 11-15 km/jam.

• Baca juga:

  Sengketa Tanah Adat Cibinong: Warga Lawan Ketidakadilan, BRIN Didesak Bertanggung Jawab, Dedi Mulyadi Diminta Turun Tangan

Selain itu, pertumbuhan kendaraan di Cimahi mencapai 6% per tahun, sementara pembangunan infrastruktur jalan nyaris stagnan. Pemerintah Kota Cimahi sendiri mempunyai keterbatasan dalam hal kewenangan dan anggaran untuk melakukan terobosan besar di bidang transportasi. Kehadiran langsung Gubernur di tengah permasalahan ini akan mempercepat proses koordinasi lintas dinas dan membatasi birokrasi yang sering menjadi hambatan kebijakan.

Dengan berkantor di Cimahi, Gubernur Dedi Mulyadi dapat memimpin langsung forum lintas sektoral untuk menata ulang tata ruang, menyiapkan sistem angkutan umum yang terintegrasi, dan mendorong percepatan proyek flyover atau underpass yang selama ini tertunda.

Pendekatan ini pernah berhasil diterapkan di Sumatera Selatan, di mana Gubernur kala itu berkantor di Palembang saat pembangunan LRT dan penataan lalu lintas kota dilakukan. Artinya, model kehadiran langsung pemimpin di lapangan terbukti mendorong solusi percepatan.

Langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk berkantor di Cimahi adalah bentuk keberpihakan terhadap rakyat yang setiap hari terjebak macet dan kehilangan waktu produktif. Di era pemerintahan yang dituntut bergerak cepat dan adaptif, kehadiran langsung pemimpin bukanlah basa-basi, melainkan kebijakan strategis. Jika diterapkan secara konsisten dan diikuti dengan kebijakan konkret, hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya di Cimahi, tetapi juga kawasan Bandung Raya secara keseluruhan. Kemacetan adalah masalah lintas wilayah, dan diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan yang merupakan sesuatu yang hanya bisa diwujudkan jika pemimpin hadir dan bekerja dari lokus/lokasi permasalahan.