Banjir Sumatra Mengungkap Dampak Nyata Kapitalisme Ekstraktif

Oleh: Bobby Ciputra

Ketua AMSI (Angkatan Muda Sosialis Indonesia)

KETIKA  867 jenazah ditemukan akibat banjir besar di Sumatra, kita dihadapkan pada kenyataan pahit: bencana ini bukan hanya tragedi bagi Indonesia. Ia adalah alarm keras bagi seluruh Global South—dari Manila hingga Dhaka dan Lagos—bahwa kapitalisme ekstraktif telah menjadikan ekosistem sebagai zona pengorbanan demi keuntungan jangka pendek.

• Baca juga:

  Banjir Sumatra Bukan Sekadar Hujan Ekstrem: Ketika Deforestasi Membuka Jalan Bencana

Tragedi ini bukan sekadar rangkaian angka. Ia adalah potret kegagalan panjang dalam menjaga hutan, sungai, dan ruang hidup rakyat dari ekspansi industri yang menggerus daya tahan alam satu dekade demi satu dekade.

Bencana Kemanusiaan yang Menelanjangi Sistem

Data BNPB per 5 Desember mencatat:

• 867 meninggal dunia
• 521 hilang
• 835.000 lebih warga mengungsi, jumlah yang hampir setara populasi Bhutan

Kerusakan infrastrukturnya pun masif: 405 jembatan putus, 270 fasilitas kesehatan rusak, 509 sekolah terendam. Di Aceh saja, lebih dari 2,2 juta warga di 3.310 desa terdampak.

Aceh menderita korban terbesar (349 meninggal, 175 hilang), disusul Sumatera Utara (321 meninggal, 134 hilang) dan Sumatera Barat (227 meninggal, 213 hilang). Ribuan keluarga mendapati rumah mereka tenggelam lumpur ketika air surut—masa depan yang mendadak runtuh.

Ini bukan sekadar akibat hujan ekstrem. Ini adalah puncak dari kegagalan tata kelola lingkungan yang berlangsung puluhan tahun.

Akar Masalah: Deforestasi yang Tak Pernah Direm

Narasi resmi menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu utama banjir. Faktanya, bencana ini hanya menjadi fatal karena deforestasi sistematis dan alih fungsi hutan yang dibiarkan negara dalam kerangka ekonomi ekstraktif.

Selama dua dekade, hutan Sumatra—yang seharusnya menjadi spons raksasa penyerap air—dikonversi menjadi:

• konsesi kelapa sawit,
• tambang minerba,
• industri pulp & kertas.

Beberapa catatan kunci:

• 2012: Sumatra kehilangan 413.200 hektare hutan dalam satu tahun.
• 2015: kehilangan 335.100 hektare. Setara 4.700 lapangan sepak bola hilang setiap hari.
• Rata-rata sejak itu: 200.000 hektare/tahun hilang.

Kini terdapat 1.907 IUP minerba aktif di seluruh Sumatra.

Global Forest Watch mencatat hilangnya 7.569 mil persegi hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sejak 2000—lebih luas dari negara bagian New Jersey di AS.

Ketika hujan deras turun pada akhir 2025, tidak ada lagi yang menahan aliran air. Ia meluncur deras, membawa lumpur dan kayu tebangan ke rumah-rumah paling miskin di hilir.

Deforestasi bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi dari model ekonomi yang menempatkan komoditas—sawit, kayu, batu bara—di atas keselamatan manusia.

Kelapa Sawit, Geopolitik, dan Jejak Ekstraktif Global

Industri kelapa sawit menjadi salah satu pendorong terbesar hilangnya hutan Sumatra.

Beberapa fakta penting yang harus dibaca dalam kerangka geopolitik global:

• Indonesia memasok 54% ekspor minyak sawit dunia.
• Industri sawit menyumbang 4,5% PDB, mempekerjakan 16,2 juta orang.
• China kini menjadi importir terbesar, menguasai 14% pangsa, disusul India.
• China dan India bersama-sama menyumbang 75% paparan deforestasi minyak sawit Indonesia.
• Konsumsi domestik naik dari 32% (2018) menjadi 44% (2022)—lebih dari setengahnya untuk biodiesel.

Eropa menuntut Indonesia menjaga “paru-paru dunia”, tetapi bank-bank Eropa membiayai ekspansi perusahaan yang merusak paru-paru itu. Inilah bentuk baru kolonialisme iklim: retorika hijau yang menutupi ketergantungan mereka pada bahan baku dari negara-negara tropis.

Di sisi lain, Indonesia diminta menahan ekspansi komoditas demi target iklim global—namun tidak menerima dukungan memadai untuk transisi dari ekonomi ekstraktif.

Respons Pemerintah: Politik, Bukan Kemarin

Bantuan internasional berdatangan dari PBB, WHO, Amnesty International, hingga Iran, Pakistan, dan UEA. Namun respons pemerintah tetap berhati-hati. Penolakan untuk menetapkan status darurat nasional justru membuka tanya.

Keputusan itu hanya dapat dipahami dari perspektif ekonomi politik: status darurat akan mengundang sorotan global ke industri-industri yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia—sawit, tambang, dan energi kotor.

Menghadapi Kontradiksi Pembangunan

Sebagai seorang sosialis demokrat, saya melihat bencana ini sebagai momen penting untuk meninjau ulang arah pembangunan nasional.

Kita tidak bisa terus mengorbankan ekosistem untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Kita tidak bisa bicara rehabilitasi hutan selama izin penebangan masih dikeluarkan.

Kita tidak bisa memulihkan DAS sementara konsesi tambang terus merangsek ke hulu.

Indonesia membutuhkan:

• transformasi struktural,
• keadilan ekologis,
• solidaritas global,
• dan keberanian politik untuk memutus ketergantungan pada kapitalisme ekstraktif.

Banjir Sumatra bukan hanya tragedi 2025. Ia adalah cermin masa depan yang harus kita ubah—sekarang.