Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bay/wsj.
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan seluruh rakyat mendapatkan hak yang sama, di mana pun mereka tinggal. Tidak boleh ada warga negara yang merasa jauh dari negara hanya karena berada di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara; karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” kata Puan.
Menurut Puan, pembangunan nasional tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga menjadi cara negara menjaga persatuan dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan akses terhadap kemajuan secara adil.
Pembangunan Harus Menjangkau Semua Wilayah
Puan menekankan, pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan kehadiran negara dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Karena itu, Program Kerja Prioritas Nasional 2027 harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Program tersebut tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.
Sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Agenda tersebut dinilai penting untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berjalan Bersama Pemerataan
Sebelumnya, Puan juga menyoroti tema kebijakan fiskal 2027, yaitu “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Menurutnya, tema tersebut harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial dikutip Antara.
Artinya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh rakyat.
Presiden Sampaikan Pengantar RAPBN 2027
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Pembahasan RAPBN 2027 selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun mendatang.
Pesan mengenai pemerataan pembangunan menjadi relevan karena tantangan Indonesia bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dari pusat hingga wilayah paling terpencil.
Dengan demikian, prinsip bahwa tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang nyata—mulai dari akses pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, hingga kesempatan ekonomi yang lebih merata.