ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Update News

Bawaslu Jakut: Tertibkan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang

Senin , 15 April 2019 | 07:33
Bawaslu Jakut: Tertibkan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang
Memasuki masa tenang pemilu serentak 2019 Bawaslu Jakarta Utara bersama Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye (APK) calon presiden dan calon legislatif. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Memasuki masa tenang pemilu serentak 2019 Bawaslu Jakarta Utara bersama Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye (APK) calon presiden dan calon legislatif. Menurut Ketua Bawaslu Jakarta Utara Moch Dimyati, apel penertiban dilakukan pada Minggu (14/4/2019) pukul 00.00 WIB di Kantor Walikota Jakarta Utara. Dihadiri Walikota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Siswanto.

Seluruh personil gabungan Bawaslu dan Satpol PP mulai menyisir dan mencopot APK di seluruh ruas jalan. Menurut Dimyati, kegiatan ini akan berlangsung tanpa jeda hingga tanggal 16 April 2019. Ia menambahkan kegiatan pembersihan APK ini dilakukan secara serentak bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. "Bawaslu bersama Satpol PP berkolaborasi sampai tingkat kecamatan dan kelurahan," jelasnya.

Selanjutnya, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jakarta Utara, Benny Sabdo mengimbau agar peserta pemilu tidak melakukan aktivitas kegiatan kampanye selama masa tenang. "Peserta pemilu yang dimaksud meliputi partai politik, caleg, tim kampanye dan pelaksana kampanye," jelasnya. Ia mengajak masyarakat berkontemplasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi masa depan NKRI. Masa tenang dapat menjadi momentum untuk berhikmat bagi pemilih dalam rangka menentukan pemimpin eksekutif dan legislatif.

Ia menguraikan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2) UU 7/2017, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menurut Benny, masa tenang, menyampaikan pendapat tetap dapat dilakukan. Tapi, tidak diperbolehkan berpendapat yang memenuhi unsur kampanye. 

Benny menyampaikan pengawas TPS sudah mulai bekerja mengawasi distribusi pembagian formulir C6 (surat pemberitahuan memilih). Jangan sampai ada penyalahgunaan formulir C6 oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, menurut Benny, pengawas TPS juga fokus mengawasi 'seranga fajar' baik berupa politik uang maupun pembagian sembako. Jika masyarakat mendapati adanya praktik politik uang selama masa tenang. Ia meminta supaya proaktif melaporkan kepada jajaran pengawas pemilu.

 

 

 

 

 

Editor : Patricia Aurelia
KOMENTAR