ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Update News

Puan Tanggapi Polemik Penundaan Pemilu 2024

Selasa , 19 April 2022 | 13:00
Puan Tanggapi Polemik Penundaan Pemilu 2024
Puan Maharani komentari polemik penundaan Pemilu (Net)
POPULER
Bertemu Presiden Jokowi, Putin Sampaikan Perkembangan terkait Ukraina

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan polemik terkait apakah Pemilu 2024 ditunda atau tidak, harus segera diakhiri karena sudah ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo.

“Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/04/2022).

Hal itu dikatakannya menanggapi masih banyaknya diskursus di ruang publik yang masih memperdebatkan penundaan Pemilu 2024. Terakhir adalah politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengkritik Luhut sebagai pihak yang “getol” ingin penundaan pemilu.

Puan mengatakan, polemik itu harus diakhiri, terutama karena Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya meneguhkan sikapnya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

“Itu kan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Presiden sudah menyatakan proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya.

Puan menekankan bahwa sebaiknya semua pihak saat ini ikut mengawal dan mendukung tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai dipersiapkan KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Menurut dia, KPU dan Bawaslu sudah mulai melaksanakan rapat-rapat dengan DPR RI untuk mempersiapkan berbagai tahapan Pemilu 2024.

“Bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada,” katanya.

Editor : Maria L. Martens
KOMENTAR