Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, KPK Sayangkan Ketidakhadiran Bupati Mimika

TIMIKA, ARAHKITA.COM - Ketidakhadiran Bupati Mimika, Eltinus Omaleng pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Mimika, Kamis (2/8/2018), sangat disayangkan Maruli Tua Manurung, utusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendapat informasi kalau orang nomor satu di Mimika ini sedang berada di Jakarta mengikuti proses sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), selaku Koordinator Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Papua, Maruli Tua pun kecewa.

Karena terkait persoalan hukum dapat diwakili oleh kuasa hukum yang dipercaya, apalagi yang diperkarakan adalah KPU Mimika, bukan pasangan calon (Paslon) Pilkada Mimika.

• Baca juga:

  KPK Periksa Zulkifli Hasan

Menurut Maruli, kehadiran Bupati Mimika pada kegiatan ini sangat penting karena sebagai penentu arah kebijakan dan komitmen yang terintegrasi dan efektif. Hal tersebut disampaikan saat memaparkan materi Rakor dan Sosialisasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Graha Eme Neme Yauware, Kamis (2/8/2018) kemarin.

Harapan besar Maruli, Rakor dan sosialisasi ini dihadiri Bupati Mimika, lantaran sudah banyak kasus yang ditangani KPK, dominan tersangkanya 50 persen adalah kepala daerah.

• Baca juga:

  Warga Positif COVID-19 di Depok Tidak Isolasi Mandiri, Malah Sosialisasi dengan Warga

“Ada Bupati Lampung hingga Gubernur Aceh yang diproses hukum karena menerima fee proyek. Adapula Bupati Blitar tersangkut hukum masalah pembangunan fasilitas pendidikan.

Selain itu, Bengkulu Selatan disangkakan karena menerima fee, serta kasus hukum yang menjerat Bupati Purbalingga lantaran menerima fee terkait pembangunan Islamic Centre.

• Baca juga:

  Kemenag Sorsel: Papua Barat, Provinsi dengan Indeks Kerukunan Hidup Beragama Tertinggi di Indonesia.

Kata Maruli, salah satu kajian terhadap dugaan korupsi dengan tersangka para kepala daerah ditahun Politik, pemicu utamanya adalah mahalnya biaya politik, baik itu suara, dukungan Parpol, tim sukses, logistik dan mash banyak lainnya.

“Saya contohkan ada satu daerah di Kalimantan, satu suara peserta pemilih dihargai hingga Rp600 ribu. Ini baru suara, belum dukungan lainnya,” ungkap Maruli.

Adanya sinyalemen money politic, konsekuensinya jika kandidat calon terpilih jadi kepal daerah, maka APBD lah sasarannya.

Bahwa, majunya kandidat kepala daerah yang tidak terlepas dari dukungan pengusaha, sehingga balas budinya melalui pemberian proyek-proyek kepada pengusaha.

Kenyataan ini terjadi, dimana adanya proyek yang tidak melalui proses pelelangan. Atau bisa saja lelang tutup mata karena sudah dibagi habis kepada para pengusaha yang mendukung saat pemilihan kepala daerah.

“Saya mau tegaskan kalau ada kepala daerah yang seperti ini, dan nekad, silahkan dan siap menyesal kemudian,” serunya.

Dengan ketidakhadiran bupati, maka Maruli meminta kepada Wakil Bupati Yohanis Bassang dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ausilius You dapat membangun komunikasi sehingga Bupati Mimika bisa bertemu dengan tim KPK sebelum kembali ke Jakarta usai menuntaskan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang diagendakan pada Jumat hari ini.

“Ya pak Sekda, usahakan untuk ketemukan dengan bupati, ada banyak hal yang kita mau sampaikan dan saling bercerita,” harapnya.

Keinginan bisa bertemu langsung dengan Bupati Mimika, sebab Kabupaten Mimika butuh perubahan signifikan, dan harus diketahuinya (bupati-Red).

Keluhkan Kota Timika Semrawut

Salah satu perubahan yang dimaksud Maruli adalah adanya perubahan penataan Kota Timika, termasuk pemeliharaan fasilitas di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) SP3.

Maruli yang sempat memantau Kota Timika, mengaku miris, belum lagi ketika menyempatkan diri mengunjungi Kantor Puspem guna melihat langsung situasi kondisi, termasuk akses pelayanan publik.

“Saya lihat sepintas Mimika seperti Texas, di kota banyak sampah dan kotanya belum tertata rapih. Saya juga kaget saat berkunjung ke kantor Pusat Pemerintahan, sempat melintas di depan toiletnya tercium aroma bau yang tidak sedap, dan fasilitasnya tidak dipelihara baik,” keluh Maruli.

Belum lagi ketika mendapati gedung Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) yang kaca-kasanya rusak dan dibiarkan begitu saja.

Tak pelak, ia juga heran lantaran saat melihat pelayanan perekaman e-KTP, adanya banyak warga yang melakukan perekaman, namun harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan e-KTP.

“Saya tanya alasan kenapa, katanya blanko habis. Ini sangat kami sayangkan terjadi. Saya simpulkan bahwa ini menunjukan minimnya kecintaan dalam membangun Mimika,” katanya.

Dikaitkan dengan informasi yang didengarnya beberapa tahun lalu di Mimika bahwa ada masalah signifikan, dimana adanya intervensi istri terhadap peran suami selaku pejabat daerah, ini menunjukan adanya kelanggalam,” ujar Maruli menanggapi sambutan Wakil Bupati Mimika, Yohanes Bassang bahwa di Mimika banyak perencanaan, tetapi sedikit yang dihasilkan.

Untuk diketahui, pada Rakor dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi kemarin, dihadiri perwakilan Pjs Gubernur Papua Sudarmo yaitu Kadiskominfo Provinsi Papua, Kansiyana Salle, Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, Sekda Mimika, Ausilius You, Anggota DPRD Mimika, Forkopimda, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mimika, pihak BUMN-BUMD, serta tamu undangan lainnya. (MLS)