Jokowi Tegaskan Pemimpin Harus Berani Ambil Keputusan Sulit dan Tidak Populer


 Jokowi Tegaskan Pemimpin Harus Berani Ambil Keputusan Sulit dan Tidak Populer Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Merdekanews)

JAKARTA, ARAHKITA.COM -  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia mendatang harus berani mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer mengingat tantangan ke depan semakin tidak mudah.

"Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan publik yang disebutnya menjadi salah satu faktor penentu apakah kebijakan maupun keputusannya bisa berjalan dan diikuti dengan baik atau tidak.

"Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa," katanya.

Secara khusus, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah sejauh ini telah menempuh sejumlah kebijakan signifikan yang bisa menjadi modalitas guna meraih kemajuan.

Jokowi merujuk kepada kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang diyakininya dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun ke depan.

Presiden memaparkan pendapatan per kapita Indonesia pada 2022 berada di angka Rp71 juta pada 2022. Angka tersebut akan meningkat dua kali lipat menjadi Rp153 juta (sekitar 10.900 dolar AS) dalam 10 tahun ke depan, Rp217 juta (sekitar 15.800 dolar AS) dalam 15 tahun mendatang, dan Rp331 juta (sekitar 25.000 dolar AS) pada 22 tahun nanti.

Presiden menambahkan pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang sejauh ini telah meningkatkan daya saing Indonesia naik dari peringkat 44 menjadi 34 pada 2022 berdasarkan International Institute for Management Development (IMD).

Presiden juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar, termasuk menggelontorkan dana desa yang mencapai Rp539 triliun dalam rentang waktu 2015–2023.

Selain itu, Pemerintah juga secara konsisten melakukan reformasi struktural khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.

"Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam Sidang Tahunan 2023 yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya.

Presiden Joko Widodo juga menyebut seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan publik atau public trust, sebagai salah satu faktor penentu agar kebijakannya bisa berjalan dan keputusannya bisa diikuti.

"Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa," kata Jokowi ,

Selain kepercayaan publik, Jokowi menambahkan bahwa seorang pemimpin juga memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.

"Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan," katanya.

Di awal pidatonya, Jokowi sempat menyinggung tentang "suasana hangat" di Indonesia yang mulai memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.

Jokowi pun mengaku sering ditanyai soal bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu bukanlah kewenangannya, melainkan keputusan partai politik dan koalisi partai.

"Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang 'Pak Lurah', bukan wewenang 'Pak Lurah', sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," ujar Jokowi.

Dia juga mengingatkan bahwa menjadi presiden bukan posisi yang nyaman karena ada tanggung jawab besar yang harus diemban dan banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.

 

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Politik Terbaru