ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Update News

Perempuan Sering Jadi Korban Konflik, Komnas Perempuan Sampaikan Pernyataan

Selasa , 21 Mei 2019 | 13:47
Perempuan Sering Jadi Korban Konflik, Komnas Perempuan Sampaikan Pernyataan
Pernyataan sikap Komnas Perempuan. (Net)

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengkhawatirkan adanya eskalasi konflik politik yang berpotensi menimbulkan kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan apabila tidak diantisipasi, baik selama dan paska pengumuman hasil pemilihan presiden dan wapres RI 2019-2024. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada hasil temuan dengan sejumlah mitra daerah dalam Revisit (Tinjau Ulang) 20 tahun konflik di Indonesia, hasil konsultasi dengan para mitra di daerah serta wakil dari komunitas korban. Selain itu juga kasus-kasus yang dilaporkan para perempuan korban kekerasan dan marginalisasi konteks Pemilu.

Komnas Perempuan melihat bahwa seluruh proses Pemilu ini banyak keterlibatan dan pelibatan massa perempuan diantaranya para ibu rumah tangga, perempuan pekerja, remaja, dan tidak terkecuali anak-anak. Komnas Perempuan, sebagai salah satu mekanisme HAM nasional yang didorong oleh masyarakat dan diresmikan oleh negara melalui keputusan Presiden B.J. Habibie tahun 1998 dan peraturan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005, memiliki catatan penting berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung mendokumentasi berbagai konteks konflik di Indonesia, bahwa kekerasan demi kekerasan yang terjadi dalam situasi tersebut, telah mengakibatkan banyak masyarakat perempuan dan anak-anak perempuan menjadi korban, terlepas dari sejarah peran-peran strategis mereka dalam merajut perdamaian.

Melalui arahkita.com, Komnas Perempuan merespon dan menyatakan sikap:

Menyerukan perdamaian kepada semua pihak baik penyelenggara negara maupun para tokoh masyarakat dan terutama elite politik, untuk mengedepankan “ethic of care” dan membangun kebijakan politik yang menjamin bangsa dan melindungi keberadaan seluruh rakyat Indonesia, agar terhindar dari perseteruan politik yang tidak berkesudahan, serta memberikan contoh perilaku yang beradab dan manusiawi;

1. Para calon presiden dan wakil-wakilnya, para pendukung calon, parpol, media massa, setiap warga negara, untuk menjaga dan saling menghormati, baik hubungan antar warga negara maupun antar elite politik untuk tujuan bersama dalam merawat bangsa dengan bersetia pada konstitusi dan hak asasi. Semua pihak harus mengedepankan tujuan berbangsa, termasuk tujuan reformasi sebagai prinsip yang paling esensial dari berdiri dan bertumbuhnya Republik Indonesia;


2. Pendekatan dan prinsip perlindungan keamanan yang perlu diterapkan untuk mencegah konflik destruktif, dengan menghindari tindak kekerasan, membangun dialog antar kelompok yang bertentangan, dengan melibatkan berbagai pihak dan terus merawat komitmen bersama;


3. Menyerukan kepada semua pihak untuk tidak meresikokan keamanan jiwa perempuan, memikirkan keterlibatan politik perempuan dalam ruang-ruang strategis yang mengedepankan kohesi berbangsa.

 

 

Editor : Maria L. Martens
KOMENTAR