Kritisi Janji Politik Bupati Sikka, Endi Jaweng: RPMJD Dokumen Politik, Bisa Ditagih Nanti 2023

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan ada 3 ukuran bahagia masyarakat dalam konteks ekonomi, yakni kesehatan, pendidikan dan daya beli.

"Ukuran bahagia itu, lihat saja kantong makin tebal tidak, otak makin cerdas tidak, badan makin sehat tidak," kata Endi Jaweng.

Menurut dia, mewujudkan masyarakat Sikka yang bahagia merupakan salah satu janji politik Bupati Sikka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD). Kata Endi Jaweng, janji politik itu perlu ditagih untuk melihat apakah ada perubahan selama Bupati Fransiskus menjabat dalam lima tahun terakhir.

• Baca juga:

  KBM JAYA Akan Gelar Webinar Nasional Bahas soal Spirit Kebhinekaan

"RPJMD itu bukan sekedar dokumen teknografik, dia adalah dokumen politik yang bisa ditagih nanti 2023. Sederhana saja nanti untuk ditagih, apakah masyarakat Sikka sudah bahagia dari 5 tahun sebelumnya," kata Endi Jaweng.

Endi Jaweng sepakat masyarakat harus menjadi pusat pembangunan di daerah. Selama ini, perubahan sentralisasi ke desentralisasi cenderung mandek di pemerintah daerah. Masyarakat tetap menjadi penonton dalam pembangunan daerah.

• Baca juga:

  Kritisi Janji Politik Bupati Sikka, Endi Jaweng: RPMJD Dokumen Politik, Bisa Ditagih Nanti 2023

"Harusnya otonomi itu otonomi masyarakat, sehingga pemda harus merumuskan ulang apa yang harus dia lakukan," kata Endi.Endi menambahkan, dalam konteks otonomi daerah, seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan RPJMD.

"Pertanyaan soal otonomi masyarakat adalah, apakah dalam penyusuan empat siklus manajemen pembangunan sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitor pembangunanan, sungguh masyarakat dilibatkan tidak?,"kata Endi Jaweng.