Loading
Ilustrasi: Warga Iran membawa bendera saat mereka berpartisipasi dalam pawai yang menyatakan kesetiaan kepada pemimpin baru Mojtaba Khamenei, yang membentang dari Lapangan Imam Hussein ke Lapangan Azadi di Teheran, Iran, pada 29 April 2026. ANTARA/Fatemeh Bahram AnadoluAgency/pri.
ISTANBUL, ARAHKITA.COM – Angin segar berembus bagi kebebasan digital di Iran. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, secara resmi menginstruksikan jajarannya untuk memulihkan kembali seluruh layanan dan akses internet ke tingkat normal, seperti sebelum gelombang protes besar melanda negara tersebut pada Januari lalu.
Langkah krusial ini dilaporkan langsung oleh Kantor Berita Mehr pada Senin (25/5/2026). Kebijakan pemulihan ini diambil setelah situasi keamanan di dalam negeri dinilai mulai berangsur kondusif pasca-ketegangan politik dan ekonomi yang sempat memuncak.
Sebagai informasi, gelombang demonstrasi berskala nasional pertama kali pecah pada akhir Desember 2025. Memasuki awal tahun ini, eskalasi massa semakin membesar akibat dipicu oleh depresiasi atau anjloknya nilai tukar mata uang rial secara tajam terhadap dolar AS, yang berujung pada meroketnya beban hidup masyarakat.
Guna meredam situasi dan membatasi koordinasi massa di lapangan, pemerintah Teheran sebelumnya mengambil langkah ekstrem dengan memberlakukan pemadaman total (blackout) serta pembatasan ketat pada jaringan internet di berbagai wilayah.
Gejolak sosial ini sayangnya harus dibayar mahal. Terjadi perbedaan data yang cukup signifikan antara versi pemerintah dan lembaga independen mengenai jumlah korban yang jatuh selama bentrokan di jalanan.
Berdasarkan laporan resmi dari otoritas keamanan Iran, tercatat sebanyak 3.117 orang dinyatakan tewas selama gelombang demonstrasi tersebut. Namun di sisi lain, sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional memperkirakan angka kematian jauh lebih tinggi, bahkan diprediksi menembus 7.000 korban jiwa.
Meski pihak berwenang Iran tidak menampik adanya rasa ketidakpuasan dan frustrasi publik terhadap kondisi ekonomi domestik, mereka menilai ada aktor luar yang menunggangi isu ini.
Pemerintah Iran secara terbuka menuduh Amerika Serikat dan Israel memanfaatkan momentum kerusuhan untuk memperkeruh suasana melalui penerapan sanksi sepihak dan tekanan politik internasional.
"Pihak berwenang Iran mendeteksi adanya upaya terstruktur dari pihak asing untuk mengeksploitasi ketidakstabilan ini demi membenarkan campur tangan eksternal dan memicu agenda perubahan rezim di Teheran," tulis laporan tersebut merangkum respons geopolitik pemerintah setempat.
Kini, dengan dibukanya kembali gerbang informasi digital, publik menanti apakah pemulihan internet ini akan menjadi awal dari pemulihan stabilitas sosial dan ekonomi Iran secara menyeluruh.