ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Update News

Air Power Corner

Indonesia Akan Jaya Jika Mampu Mengatur Wilayahnya Sendiri

Minggu , 09 September 2018 | 12:01
Indonesia Akan Jaya Jika Mampu Mengatur Wilayahnya Sendiri
Ilustrasi: Kedaulatan wilayah udara. (Foto: Sumber Ilmu)

Oleh: DR Koesnadi Kardi, MSc, RCDS

DENGAN kemampuan Indonesia, baik ditinjau dari kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah dan luasnya wilayah Kedaulatan Negara, negara kita tidak akan tergantung dari negara manapun.

Justru yang terjadi sebaliknya, banyak negara lain yang membutuhkan dari negara kita. Kalau kita mampu mengelolanya dengan benar, sungguh akan memakmurkan rakyatnya. Misalnya dari kekayaan SDA yang melimpah, telah menarik minat negara-negara lain untuk menguasainya (sejak zaman penjajahan).

Contoh kekayaan alam kita, sumber alam minyak, batu bara, besi, perak, tembaga, emas, sampai dengan uranium terdapat di Indonesia. Kondisi ini membuat negara-negara lain terutama dari negara yang kaya yang menguasai teknologi, berebut untuk menguasai SDA, maupun wiayah kedaulatan kita.

Prediksi tentang Indonesia sekitar tahun 2030 akan menjadi salah satu regara “major power” di dunia, sangat mungkin, apabila mampu kita manfaatkan kekayaan SDA-nya dan menguasai sepenuhnya wilayah kedaulatannya. Yang merasa pesimis justru memprediksi sebaliknya, bahwa pada tahun tersebut Indonsia akan hancur, dibawah pengaruh kekuasaan negara lain.

Mari kita analisa secara cermat dan benar. Wilayah Indonesia sangat luas, demikian pula dengan wilayah udaranya. Wilayah Udara membentang di atas seluruh wilayah daratan dan lautan Indonesia, wilayah udara tersebut terluas di ASEAN. Ironis bagi Indonesia karena: Pertama, tidak sepenuhnya kita mengatur wilayah tersebut. Justru wilayah yang paling padat lalu lintas penerbangannya diatur oleh negara kecil Singapore. Singapore mengendalikan wilayah udara Kep. Riau, Natuna, dan Batam-yang menunjukkan sebuah anomali sebagai sebuah negara bedaulat.

Kedua, secara prinsipil perjanjian tersebut tidak sesuai dengan semangat menjaga keutuhan wilayah kedaulatan Indonesia sebagai prinsip utama Keamanan Nasional.

Ketiga, perjanjian FIR bertentangan dengan prinsip utama kedaulatan negara karena meminimalisir hak suatu negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri.

.

 

Editor : Farida Denura
KOMENTAR