ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Update News

Peran KPK, Masalah RANS Charge Harus Dapat Dicek

Senin , 20 Agustus 2018 | 15:52
Peran KPK, Masalah RANS Charge Harus Dapat Dicek
Ilustrasi: Route Air Navigation Service Charge. (Flight Service Bureau)

Oleh: Dr Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS 

MASALAH RANS (Route Air Navigation Service) Charge bagi Singapore yang mengendalikan wilayah udara di atas Kepri, Batam, dan Natuna yang memungut biaya kepada dari perusahaan penerbangan sipil yang melewati wilayah tersebut, berdasarkan hukum Internasional Konvesi Chicago 1944 Annex II sebagai imbal jasa pengontrolan wilayah udara tersebut dengan alasan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan.

Coba kita bayangkan bahwa negara kita baru merdeka pada tahun 1945, dimana kita masih banyak persoalan dan pekerjaan negara yang harus diselesaikan, tahun 1944 sudah ada ketentuan yang sedemikian rupa.

Waktu itu Singapore masih di bawah kekuasaan Inggris (dimana Inggris menjadi negara penjajah terbesar di dunia, karena lebih dari 50 negara yang dijajah). Saat ini sudah berlalu, 74 tahun dari Konvesi Chicago, dan Singapore sudah menjadi negara merdeka, mengapa RANS Charge masih juga diberlakukan??? Masalahnya negara kita harus bisa mengadakan diplomasi!! Dan pada tahun 2019 adalah saat yang tepat untuk mengembalikan hak pengontrolan kepada Indonesia.

Selaku pemegang otoritas penerbangan sipil, dari pemerintah Indonesia adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud), Kementerian Perhubungan. Kedepan harus diadakan meeting kembali antara Dirjen Hubud dengan Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) sebagi otoritas penerbangan sipil Singapore.

Harus dibicarakan kembali tentang wilayah tersebut, negara mana yang seharusnya menarik RANS Charge harus ditentukan. Kita harus berani berdiri tegak dalam menghadapi wilayah kedaulatan kita sendiri.

Kita ingat wilayah yang harus dipertahankan oleh rakyat Indonesia adalah (1) Kedaulatan Rakyat dan (2) Wilayah Kedaulatan (Udara). Penerimaan Negara dari RANS Charge adalah termasuk penerimaan bukan pajak yang harus masuk ke negara.

Kalau perlu KPK ikut mengecek berapa jumlah penerimaan selam ini dari Singapore yang telah diberikan ke PT Angkasa Pura II. Harus dapat ditata kembali.

Dari data informasi bahwa setoran RANS Charge dari CAAS ke Kementerain Perhubungan (dari tahun 1999 -2004 sebesar US $ 5,578,437.52 (belum diketahui rinciannya). Hal ini harus diketahui secara jelas dan bagaimana penerimaan dari tahun 2005 sampai sekarang.

Selanjutnya berapa penerimaan dari tahun 2005 sampai sekarang, jangan sampai penerimaan tersebut dimainkan oleh para oknum.

Editor : Farida Denura
KOMENTAR