Selasa, 10 November 2026

OTT KPK di BNPB, DPR Desak Evaluasi Pengawasan Dana Bencana


 OTT KPK di BNPB, DPR Desak Evaluasi Pengawasan Dana Bencana Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania di kompleks parlemen, Jakarta

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memunculkan desakan untuk mengevaluasi tata kelola anggaran kebencanaan. Pengadaan barang dan jasa, pengendalian internal, serta pengawasan penggunaan dana dinilai perlu diperkuat agar tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyayangkan dugaan korupsi tersebut, terutama jika berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/10/2026), Dini menegaskan bahwa penanganan perkara tidak cukup berhenti pada penindakan terhadap pihak-pihak yang nantinya terbukti bersalah. Menurut dia, pembenahan sistem pengelolaan anggaran juga harus menjadi bagian penting dari tindak lanjut kasus tersebut.

"Saya sangat menyayangkan adanya dugaan korupsi di lingkungan BNPB, terlebih jika benar berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanggulangan bencana," kata Dini.

Ia menilai evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mekanisme pengadaan barang dan jasa hingga sistem pengawasan internal. Langkah tersebut penting untuk memastikan anggaran kebencanaan digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Bencana Harus Cepat, tetapi Tetap Akuntabel

Pengelolaan dana kebencanaan memiliki karakteristik berbeda dari anggaran pada umumnya. Dalam situasi darurat, pemerintah dituntut bergerak cepat untuk menyediakan kebutuhan dasar, logistik, peralatan, dan bantuan lain bagi masyarakat yang terdampak.

Namun, kecepatan penyaluran bantuan tidak boleh mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dini mengingatkan, masyarakat yang terdampak bencana kerap menghadapi kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan sumber penghidupan. Karena itu, setiap anggaran yang disiapkan pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Menurut dia, kondisi darurat tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan pengawasan. Sebaliknya, mekanisme pengendalian harus dirancang agar penggunaan dana tetap dapat ditelusuri tanpa menghambat penanganan bencana.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan dalam sistem informasi Dana Siap Pakai BNPB. Dana ini merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk digunakan dalam keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, serta kondisi yang memenuhi pertimbangan risiko bencana berdampak luas.

Sementara itu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPB mencatat Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai sebagai salah satu regulasi yang mengatur pemanfaatan dana tersebut.

Dengan demikian, evaluasi pengawasan perlu diarahkan tidak hanya pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan penyaluran bantuan.

DPR Soroti Pentingnya Pembenahan Sistem

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan kebencanaan, Dini mengaku telah beberapa kali meninjau kondisi masyarakat yang terdampak banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, gempa bumi, hingga kebakaran.

Pengalaman tersebut, menurut dia, memperlihatkan pentingnya memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia tidak ingin masyarakat yang sudah menjadi korban bencana kembali dirugikan akibat dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu pemulihan kehidupan mereka.

Karena itu, Dini berharap proses hukum yang tengah dilakukan KPK dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola anggaran penanggulangan bencana.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Evaluasi, menurut arah kebijakan yang disorot dalam pernyataan tersebut, perlu mencakup mekanisme pengadaan, pengendalian internal, dan pengawasan penggunaan anggaran. Pembenahan ini penting agar risiko penyimpangan dapat dicegah sejak awal, bukan hanya ditangani setelah perkara muncul.

KPK Amankan 14 Orang dalam OTT BNPB

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta sejumlah pihak swasta.

Dikutip dari laporan ANTARA News yang terbit pada 13 Oktober 2026, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa operasi tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk penanggulangan bencana.

Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan uang tunai dengan nilai awal sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah emas.

ANTARA melaporkan bahwa barang bukti emas tersebut mencakup emas batangan dan tabungan emas. Adapun jumlah keseluruhan emas yang diamankan masih dalam proses penghitungan saat keterangan tersebut disampaikan.

KPK masih mendalami dugaan tindak pidana dalam perkara ini, termasuk pengadaan barang dan jasa yang menjadi objek penyelidikan serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Pengawasan Dana Bencana Perlu Diperkuat

Kasus ini kembali menempatkan akuntabilitas anggaran kebencanaan sebagai perhatian penting. Di satu sisi, pemerintah harus mampu merespons bencana secara cepat. Di sisi lain, setiap penggunaan uang negara harus memenuhi ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BNPB melalui pemberitaan resminya mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana juga pernah menekankan pentingnya ketertiban administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk menjaga agar dana publik tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Ke depan, evaluasi sistem pengadaan, penguatan pengawasan internal, dan keterbukaan informasi penggunaan anggaran dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola kebencanaan.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan pemerintah merespons keadaan darurat, tetapi juga dari kepastian bahwa bantuan dan anggaran benar-benar digunakan untuk melindungi serta memulihkan kehidupan masyarakat.

Proses hukum KPK diharapkan dapat mengungkap perkara ini secara tuntas sekaligus mendorong perbaikan sistem agar dugaan penyimpangan serupa tidak terulang.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Hukum & Kriminalitas Terbaru