Konferensi pers perkembangan penanganan karhutla di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). (IDM/Yakub Pryatama)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap lahan konsesi milik 57 badan usaha yang terindikasi berada di lokasi titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Verifikasi dilakukan untuk memastikan seberapa luas lahan konsesi yang terbakar. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penegakan hukum administratif terhadap pemegang hak atas tanah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Heri Mulianto, mengatakan proses pengecekan kini dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di daerah.
“Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan untuk melihat jumlah area konsesi yang terbakar dibandingkan dengan yang sudah ditetapkan,” ujar Heri dalam konferensi pers perkembangan penanganan karhutla di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Tersebar di Sumatera dan Kalimantan
Menurut Heri, 57 badan usaha yang masuk dalam proses verifikasi tersebut tersebar di sembilan provinsi.
Lima provinsi berada di Kalimantan, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Sementara empat provinsi lainnya berada di Sumatera, yakni Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.
Pemerintah kini berupaya memastikan kesesuaian antara luas konsesi yang telah ditetapkan dengan luasan areal yang terdampak kebakaran.
Langkah tersebut menjadi penting karena hasil verifikasi akan menentukan perlakuan administratif terhadap masing-masing pemegang hak. Dengan demikian, tindakan yang diberikan nantinya didasarkan pada kondisi faktual di lapangan.
Kewajiban Pemegang HGU
Heri menjelaskan, pemegang hak atas tanah, termasuk pemegang Hak Guna Usaha (HGU), memiliki kewajiban untuk memelihara tanah, meningkatkan kesuburan tanah, serta mencegah terjadinya kerusakan tanah.
Kewajiban tersebut juga mencakup upaya pencegahan dan penanganan kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran.
Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah memiliki instrumen hukum administratif untuk melakukan tindakan terhadap hak atas tanah yang bersangkutan.
Salah satu dasar yang digunakan ATR/BPN adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme penanganan hak atas tanah yang arealnya mengalami kebakaran, termasuk proses identifikasi, verifikasi, hingga tindakan administratif terhadap hak yang terdampak.
Luas Kebakaran Jadi Penentu
Heri menjelaskan, luasan lahan yang terbakar menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tindakan administratif.
Untuk areal yang terbakar hingga 50 persen, pemegang hak diwajibkan melepaskan bagian wilayah yang terdampak kebakaran.
“Untuk wilayah yang terbakar lebih kecil/sama dengan 50 persen, maka pengguna usaha/pemegang usaha itu wajib melepaskan wilayah yang terdampak, melepaskan haknya,” kata Heri.
Sementara apabila luas lahan yang terbakar melebihi 50 persen dari keseluruhan areal konsesi, terdapat dua pilihan perlakuan administratif.
Pertama, pemegang hak wajib membayar ganti kerugian sebesar Rp1 miliar per hektare dari lahan yang terbakar.
Kedua, pemegang hak dapat diwajibkan melepaskan seluruh HGU.
Namun, sebelum tindakan tersebut diterapkan, ATR/BPN masih melakukan verifikasi untuk memastikan data dan luasan areal yang terbakar.
“Nah, ini yang kita sedang pastikan datanya, sehingga nanti treatment penegakan hukum administrasinya bisa kita lakukan secara objektif,” ujar Heri.
Bukan Sekadar Penindakan
Verifikasi lapangan yang dilakukan ATR/BPN tidak hanya diarahkan untuk menentukan sanksi administratif. Pemerintah juga menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat pencegahan karhutla.
Heri mengatakan evaluasi terhadap konsesi yang terbakar diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai langkah yang perlu diperbaiki agar kebakaran tidak kembali terjadi.
“Dan ini juga menjadi bagian dari lesson learned, supaya kejadian pembakaran karhutla ini tidak berulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.
Dengan proses verifikasi tersebut, pemerintah kini menunggu data faktual mengenai luas lahan yang terbakar di masing-masing konsesi sebelum menentukan tindakan administratif lebih lanjut.