JustCOP Nilai Second NDC Lemah Hadapi Krisis Iklim

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Konsultasi publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC) atau Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional kedua Indonesia yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis, 23 November 2025, menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Alih-alih menjadi forum konsultasi terbuka, acara ini dinilai lebih menyerupai sosialisasi formal. Publik dianggap tidak memiliki akses dan ruang bermakna untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan dokumen penting tersebut.

“Aspirasi masyarakat tak mungkin muncul bila akses terhadap dokumennya saja tidak diberikan. Proses partisipatif seharusnya dilakukan sejak awal, bukan setelah keputusan dibuat,” ujar Nadia Hadad, Koordinator Tim Lobi Koalisi JustCOP sekaligus Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan.

• Baca juga:

  WALHI Nilai Draf Second NDC Indonesia Gagal Wujudkan Keadilan Iklim

Partisipasi Publik yang Minim

Koalisi masyarakat sipil JustCOP menilai proses penyusunan SNDC kali ini tidak transparan. Dokumen SNDC baru bisa diakses publik menjelang acara berlangsung, padahal idealnya masyarakat harus dilibatkan sejak tahap awal.

• Baca juga:

  WALHI Nilai Draf Second NDC Indonesia Gagal Wujudkan Keadilan Iklim

Bagi JustCOP, keterlibatan publik adalah kunci untuk memastikan arah kebijakan iklim Indonesia berpihak pada keadilan sosial dan ekologis, bukan semata kepentingan ekonomi jangka pendek atau kelompok tertentu.

Substansi Lemah dan Masih Andalkan Batu Bara

• Baca juga:

  JustCOP Nilai Second NDC Lemah Hadapi Krisis Iklim

Dari sisi substansi, dokumen SNDC yang dipresentasikan juga dinilai lemah. Pemerintah memang menyebutkan target pengurangan emisi yang lebih tinggi, namun rencana pembangunan ketenagalistrikan masih mencakup tambahan 6,3 gigawatt (GW) pembangkit batu bara on-grid, 20 GW off-grid, serta 10,3 GW pembangkit berbahan gas.

Kondisi tersebut membuat target pengurangan emisi Indonesia sulit tercapai, bahkan dengan skenario energi terbarukan paling ambisius sekalipun.“SNDC ini terlihat hanya formalitas dan pencitraan di forum internasional seperti COP30 di Brasil nanti,” ujar Iqbal Damanik, anggota Koalisi JustCOP dan Climate & Energy Manager Greenpeace Indonesia.

Dekarbonisasi Setengah Hati

JustCOP juga menyoroti pengecualian sektor industri seperti hilirisasi nikel dan baja dari kewajiban dekarbonisasi. Padahal kedua sektor tersebut merupakan kontributor besar terhadap total emisi nasional.

Pendekatan yang kompromistis terhadap sektor industri ekstraktif ini dinilai menunjukkan bahwa target penurunan emisi belum benar-benar diarusutamakan dalam strategi pembangunan nasional.

Pemerintah juga masih menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% tanpa strategi jelas untuk menekan emisi karbon. Langkah ini menunjukkan belum adanya keseimbangan antara ambisi ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

“Pemerintah gagal memahami konsep pembangunan berkelanjutan. Padahal dekarbonisasi industri, ekonomi restoratif, dan transisi energi bisa berjalan bersama untuk menciptakan lapangan kerja, menekan inflasi, serta mendorong nilai tambah ekonomi,” jelas Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS sekaligus anggota Koalisi JustCOP.

“Aneh kalau setelah 2030 emisi karbon langsung turun, karena roadmap yang ada sekarang belum mendukung hal itu,” tambahnya.

Tentang Koalisi JustCOP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) merupakan jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis. Koalisi ini menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama dalam perubahan kebijakan iklim nasional menuju transisi energi yang adil dan berkelanjutan.