Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo. (Warta Ekonomi)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Indonesia dinilai masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo, memperkirakan terdapat potensi penerimaan hingga Rp1.500 triliun per tahun yang belum tergali secara optimal.
Perkiraan tersebut didasarkan pada kesenjangan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan negara pembanding, terutama Kamboja. Hashim menilai, peningkatan rasio penerimaan menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal nasional.
Dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Hashim menjelaskan bahwa selisih rasio sekitar enam poin persentase terhadap PDB Indonesia dapat setara dengan sekitar 90 miliar dolar AS per tahun.
Dengan asumsi PDB nominal Indonesia berada di kisaran 1,4–1,5 triliun dolar AS, selisih tersebut menurut perhitungannya berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan sekitar Rp1.500 triliun per tahun.
Hashim menegaskan, potensi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki penghimpunan penerimaan negara.
Rasio Penerimaan Negara Ditargetkan Naik Menjadi 18 Persen
Hashim menargetkan rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia dapat meningkat menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Saat ini, rasio yang ia sampaikan masih berada di kisaran 12 persen.
Menurut Hashim, rendahnya rasio penerimaan menjadi persoalan struktural yang perlu segera ditangani. Ia juga menyoroti pentingnya kemauan politik atau political will untuk mendorong perubahan, termasuk melalui pembenahan sistem perpajakan dan administrasi negara.
Dalam perbandingannya, Hashim menggunakan Kamboja sebagai salah satu acuan untuk menunjukkan bahwa peningkatan rasio penerimaan merupakan sasaran yang ingin dicapai Indonesia.
Target tersebut bukan sekadar persoalan meningkatkan pungutan. Pemerintah juga perlu memperluas basis penerimaan, memperbaiki kepatuhan, dan memastikan aktivitas ekonomi yang memenuhi ketentuan perpajakan tercatat dengan baik.
Dengan demikian, peningkatan rasio penerimaan perlu disertai pembenahan tata kelola agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ekonomi Bayangan Jadi Tantangan Penghimpunan Penerimaan
Salah satu persoalan yang disoroti Hashim adalah besarnya aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem formal atau disebut sebagai grey economy.
Mengutip proyeksi Bank Dunia yang disampaikannya dalam forum tersebut, Hashim memperkirakan aktivitas ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 35–45 persen dari perekonomian nominal.
Ia menjelaskan bahwa besarnya aktivitas tersebut membuat nilai kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat diperkirakan lebih besar daripada yang tercermin dalam angka resmi.
Hashim menyebut, jika aktivitas ekonomi tersebut diperhitungkan, nilai perekonomian Indonesia diperkirakan dapat mendekati 2,1 triliun dolar AS atau sekitar Rp35.000 triliun.
Meski demikian, besarnya aktivitas ekonomi bayangan tidak serta-merta berarti seluruh nilainya dapat menjadi objek pajak. Potensi penerimaan tetap bergantung pada jenis kegiatan ekonomi, ketentuan perpajakan yang berlaku, serta kemampuan pemerintah mengidentifikasi dan menjangkau basis penerimaan secara tepat.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya memperbesar jumlah penerimaan, melainkan juga membangun sistem yang mampu mencatat aktivitas ekonomi secara lebih akurat.
Digitalisasi Pajak Didorong untuk Memperluas Basis Penerimaan
Hashim menilai digitalisasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan penerimaan negara.
Melalui sistem digital, proses pencatatan transaksi dan pemungutan kewajiban yang relevan, termasuk pajak dan royalti, diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Pendekatan ini juga berpotensi membantu pemerintah mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang sebelumnya belum tercatat secara memadai.
Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Integrasi data, kualitas administrasi, kepastian regulasi, dan perlindungan data masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku usaha kecil dan masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital tidak justru menghadapi hambatan baru ketika berhadapan dengan sistem administrasi negara.
Digitalisasi yang dirancang dengan baik dapat membantu mempersempit kesenjangan informasi antara aktivitas ekonomi di lapangan dan data yang dimiliki pemerintah.
Perluasan Penerimaan Harus Diikuti Perbaikan Tata Kelola
Target peningkatan rasio penerimaan negara menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang merupakan agenda yang ambisius. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu menggabungkan reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, penguatan administrasi, serta pemanfaatan teknologi digital.
Di saat yang sama, perbandingan antarnegara perlu dibaca dengan cermat. Rasio penerimaan dapat dipengaruhi oleh definisi indikator yang digunakan, struktur perekonomian, komposisi penerimaan, dan kapasitas administrasi masing-masing negara.
Karena itu, angka potensi Rp1.500 triliun yang disampaikan Hashim perlu dipahami sebagai perkiraan ruang peningkatan penerimaan, bukan tambahan pendapatan yang otomatis akan masuk ke kas negara.
Pada akhirnya, keberhasilan reformasi penerimaan tidak hanya diukur dari kenaikan rasio terhadap PDB. Pemerintah juga perlu memastikan sistem pemungutan berjalan adil, transparan, dan akuntabel, sehingga peningkatan kapasitas fiskal dapat mendukung pembangunan tanpa menambah beban yang tidak proporsional bagi masyarakat dan dunia usaha.