Bahlil Pimpin Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Fokus Percepatan Program Prabowo

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi industri dan transisi energi. Lembaga baru ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai agenda strategis pemerintah dapat berjalan lebih terarah.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pembentukan kementerian koordinator tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Bahlil setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

• Baca juga:

  Kejar Target PLTS 100 GW, Bahlil Siapkan Pemangkasan Birokrasi Tender

Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan dua agenda penting dalam Asta Cita Presiden Prabowo yang membutuhkan konsolidasi serta koordinasi lebih kuat di tingkat pemerintah pusat.

Karena itu, keberadaan kementerian koordinator diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi kebijakan, tetapi juga mendorong percepatan pelaksanaan program di lapangan.

• Baca juga:

  APBN 2027 Fokus Pertumbuhan, Perlindungan Masyarakat, dan Hilirisasi

"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," kata Bahlil.

Perkuat Koordinasi Hilirisasi dan Investasi

• Baca juga:

  RI Gandeng China Kembangkan Teknologi Cerdas dan AI untuk Dorong Investasi

Bahlil menjelaskan, kementerian koordinator tersebut akan menjalankan fungsi koordinasi terhadap kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan agenda hilirisasi dan transisi energi.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah investasi. Menurut dia, koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, diperlukan agar kebijakan investasi dapat berjalan searah dengan target pengembangan industri nasional.

Bahlil juga menyoroti besarnya porsi investasi yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Dia menyebut sekitar 90 persen dari total investasi yang menjadi perhatian pemerintah berada di sektor ESDM.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penempatan sementara kantor Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di lingkungan Kementerian ESDM.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM," ujar Bahlil.

Menunggu Pengaturan Struktur Kementerian

Meski telah dibentuk dan dipimpin Bahlil, susunan kementerian dan lembaga yang nantinya berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi masih menunggu ketentuan lebih lanjut.

Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu terbitnya peraturan presiden yang akan mengatur pembentukan serta pembagian tugas kementerian koordinator tersebut.

Aturan itu nantinya menjadi landasan bagi pelaksanaan fungsi koordinasi, termasuk penentuan kementerian dan lembaga yang masuk dalam lingkup tugasnya.

Pembentukan kementerian koordinator baru ini sekaligus menandai penataan koordinasi pemerintahan untuk mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi. Kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan pengembangan industri, investasi, pemanfaatan sumber daya alam, serta perubahan menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Sejumlah Pejabat Kabinet Merah Putih Dilantik

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan tersebut mencakup pejabat setingkat menteri, kepala lembaga, serta wakil menteri untuk memperkuat susunan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Di antara pejabat yang dilantik terdapat Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK), serta Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Presiden juga melantik Dudung Abdurachman sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.

Selain itu, terdapat sejumlah pejabat lain yang mengisi posisi strategis, termasuk menteri dan wakil menteri di bidang perekonomian, keuangan, industri, serta kelautan dan perikanan.

Dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, pemerintah berharap koordinasi kebijakan di sektor tersebut semakin terintegrasi sehingga pelaksanaan program prioritas nasional dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.