Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah semakin mantap menjalankan program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meyakini kebijakan ini akan menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar solar.
Menurut Bahlil, implementasi B50 berpotensi menekan impor solar, khususnya jenis C48, bahkan hingga tidak diperlukan lagi di masa mendatang.
“Pemerintah sangat optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada 1 Juli. Dengan kebijakan ini, impor solar, khususnya C48, dapat berkurang secara signifikan atau bahkan dihentikan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Hasil Uji Coba B50 Dinilai Memuaskan
Bahlil menjelaskan, berbagai tahapan uji teknis telah dilakukan untuk memastikan kesiapan program B50. Hasil pengujian menunjukkan performa yang positif, termasuk kualitas bahan bakar yang dinilai semakin baik dibandingkan program sebelumnya, yakni B40.
Salah satu indikatornya adalah kadar air pada B50 yang lebih rendah. Selain itu, bahan bakar campuran biodiesel ini telah diuji pada berbagai sektor transportasi dan industri, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan pertambangan, ekskavator, hingga alat dan mesin pertanian.
Kesiapan teknis tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan implementasi secara nasional pada pertengahan tahun ini.
Potensi Hemat Devisa Tembus Rp157 Triliun
Selain mengurangi ketergantungan pada impor energi, program B50 diperkirakan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyebutkan bahwa kebijakan B50 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 17,9 persen dibandingkan penghematan devisa tahun sebelumnya yang mencapai Rp133,3 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor solar seiring meningkatnya penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit dalam negeri.
Dorong Industri Sawit dan Serap Jutaan Tenaga Kerja
Manfaat program B50 tidak hanya dirasakan sektor energi. Kebijakan ini juga diperkirakan memberikan efek berantai bagi industri sawit nasional.Pemerintah memperkirakan implementasi B50 mampu menciptakan nilai tambah bagi industri crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun. Selain itu, program ini berpotensi menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja di berbagai sektor yang terkait dengan rantai pasok biodiesel.
Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 juga diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton, sehingga mendukung target transisi energi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Implementasi Tetap Berjalan Meski Uji Teknis Berlanjut
Pemerintah telah memulai rangkaian uji teknis B50 sejak tahun lalu. Untuk sektor otomotif, pengujian dimulai pada 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Sementara itu, pengujian pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Semester II 2026. Uji teknis untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik juga masih berjalan.
Meski demikian, pemerintah memastikan pelaksanaan program B50 akan dilakukan secara serentak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknis masih berjalan, implementasi B50 tetap akan dilakukan secara serentak,” kata Dwi Anggia.
Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, mulai dari pengurangan impor solar, penghematan devisa, penguatan industri sawit, hingga penurunan emisi karbon, program B50 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.