Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5 Persen pada 2027, Fokus Jaga Daya Beli dan Stabilitas Nasional


 Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5 Persen pada 2027, Fokus Jaga Daya Beli dan Stabilitas Nasional Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tangapan pemerintah pada Rapat Paripurna Ke-21 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hma.

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan kepada DPR RI.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan optimisme pemerintah didasarkan pada kombinasi strategi ekonomi yang tepat serta pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berkelanjutan.

Menurutnya, meski kondisi ekonomi global masih dibayangi berbagai ketidakpastian, Indonesia memiliki peluang untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui kebijakan yang mampu memperkuat stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi domestik.

"Kami optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat dalam kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen," ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Global

Untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Fokus utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga dikutip Antara.

Beberapa kebijakan yang akan dijalankan antara lain:

  • Menjaga stabilitas harga BBM subsidi dan bahan pangan.
  • Menjamin ketersediaan energi nasional.
  • Memastikan stok beras tetap aman.
  • Menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
  • Meningkatkan efisiensi belanja negara.
  • Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
  • Memberikan stimulus ekonomi untuk menjaga konsumsi masyarakat.
  • Mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
  • Memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga iklim investasi, meningkatkan konsumsi rumah tangga, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2027

Dalam rancangan KEM-PPKF 2027, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai pedoman penyusunan APBN.

Berikut rinciannya:

  • Pertumbuhan ekonomi: 5,8–6,5 persen
  • Inflasi: 1,5–3,5 persen
  • Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: 6,5–7,3 persen
  • Nilai tukar rupiah: Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS
  • Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 70–95 dolar AS per barel
  • Lifting minyak mentah: 602.000–615.000 barel per hari
  • Lifting gas bumi: 934.000–977.000 barel setara minyak per hari

Asumsi tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan fiskal dan menentukan arah pembangunan nasional pada 2027.

APBN 2027 Didesain untuk Dorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal pada 2027 tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Postur fiskal yang dirancang meliputi:

  • Defisit APBN: 1,8–2,4 persen terhadap PDB
  • Pendapatan negara: 11,82–12,40 persen PDB
  • Belanja negara: 13,62–14,80 persen PDB

Dengan ruang fiskal yang tetap terjaga, pemerintah berharap berbagai program prioritas dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

Target Kemiskinan hingga Lapangan Kerja Formal

Selain indikator ekonomi makro, pemerintah juga menetapkan sejumlah target pembangunan sosial yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan nasional.

Target tersebut mencakup:

  • Tingkat kemiskinan: 6–6,5 persen
  • Kemiskinan ekstrem: 0 persen
  • Tingkat pengangguran terbuka: 4,3–4,87 persen
  • Rasio gini: 0,362–0,367
  • Indeks modal manusia: 0,575
  • Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
  • Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen

Target tersebut menunjukkan fokus pemerintah tidak hanya pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang terukur, penguatan sektor riil, serta upaya menjaga stabilitas nasional, pemerintah berharap Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata pada 2027.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Ekonomi Terbaru