ARAH DESA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Sebuah Testimoni, 3 Tokoh Nasional dan Seorang Tokoh Daerah

Selasa , 24 Januari 2023 | 12:30
Sebuah Testimoni, 3 Tokoh Nasional dan Seorang Tokoh Daerah
Tiga Tokoh Nasional - Frans Seda, Ben Mang Reng Say, dan Sentis da Costa. (Dok. Istimewa/DS)

Oleh: Drs. GF. Didinong Say

FRANS SEDA adalah seorang tokoh besar asal Maumere yang pernah menduduki beberapa jabatan politik dan pemerintahan di tingkat nasional di masa lalu. Ia menjadi menteri  beberapa portofolio dalam kabinet Soekarno dan Soeharto. Ia pernah menjadi duta besar ataupun anggota lembaga tinggi negara.  Pada era reformasi, jebolan Tilburg University Belanda ini pernah menjadi penasehat di bidang ekonomi bagi beberapa presiden.

Bila seluruh 'achievements' Seda sebagai teknokrat eksekutif itu diuraikan maka dengan segera bisa disimpulkan  bahwa 'mosalaki humble' kelahiran Lekebai, Maumere 1926 ini merupakan salah satu dari sedikit  menteri yang paling berprestasi selama republik ini berdiri.

Kebijakan Seda di bidang perekonomian negara terutama di masa sulit sekitar peralihan  rejim orde lama ke orde baru itu  misalnya, dinilai amat berani, solutif, sekaligus brilian oleh berbagai pengamat ekonomi dan keuangan, dalam dan luar negeri. Demikian pula pengakuan oleh Srie Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia saat ini. Seda boleh disebut sebagai peletak dasar sistem budgeting negara dengan menerapkan konsep anggaran berimbang ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan 1966 -1968. Konsep anggaran ini masih berlaku hingga kini.

Ketika menjabat sebagai Menteri Perhubungan, 1968 - 1973, Seda  menginisasi gagasan konektivitas dengan pembangunan bandara Soekarno Hatta, bandara Juanda dan berbagai sarana prasarana penerbangan perintis maupun perhubungan laut di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Frans Seda juga dikenal karena berbagai pencapaian monumental di luar karir  politik dan jabatan pemerintahan.  Ia ikut menukangi kelahiran Kompas dan Gramedia Group yang pernah menjadi media mainstream tanah air. Ia mendirikan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Seda terlibat dalam berbagai diplomasi internasional terkait pembebasan Irian Barat maupun Timor Timur. Gagasan pengembangan pariwisata Nusa Dua  Bali dan Otorita Batam berasal dari pemikiran Seda. Jauh sebelum Labuhan Bajo menjadi destinasi wisata premium saat ini, Frans Seda telah memulai upaya investasi kepariwisataan di Flores, seperti di Waiara Maumere dan Moni Ende.

Nama Frans Seda sangat familier bagi umat katolik Indonesia pada era 1950 hingga awal tahun 2000 an. Ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Katolik melanjutkan kepemimpinan I.J. Kasimo. Ia juga pernah ditetapkan sebagai salah satu representasi awam katolik Asia oleh Vatican.  Atas mediasinya, Paus  Paulus VI dan Paus Johanes Paulus II berkenan mengunjungi Indonesia. Sebaliknya, beberapa kunjungan Soekarno ke Vatican tentunya tidak lepas dari peran mediasi Seda.

Seda Sentis Say

Bersamaan dengan penampilan Frans Seda dalam pentas politik dan kekuasaan nasional, hadir pula 2 politikus kaliber nasional asal Maumere, yaitu Ben Mang Reng Say dan VB  (Sentis) da Costa. Ketiga tokoh ini, Seda Sentis Say kerap dijuluki trio S atau 3 S. 

Pada masa jayanya, 'the three musketeers' asal Maumere Flores ini selalu seiring sejalan dan menjadi andalan utama Partai Katolik Indonesia, setelah I.J. Kasimo. Dengan keahlian mumpuni di bidang masing masing, ketiganya saling menopang dalam berbagai momen perjuangan. Nyaris tak pernah terdengar perbedaan visi apalagi gesekan kepentingan.

Ben Mang Reng Say dan Sentis da Costa adalah alumni UGM pada pertengahan dekade 1950 an. Keduanya mengawali karir politik dengan terpilih melalui pemilu 1955, menjadi anggota Dewan Konstituante, sebuah lembaga negara yang pernah hadir di era Soekarno dengan tugas dan fungsi membuat Undang-Undang Dasar  untuk menggantikan UUD Sementara tahun 1950. Namun ternyata semua pembahasan di Dewan Konstituante tentang dasar negara itu sulit untuk mencapai titik temu alias 'dead lock'. Hal ini tidak lepas dari polarisasi politik yang tajam dalam tubuh Dewan Konstituante, yaitu antara kelompok yang bersihkukuh mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara  berhadapan dengan kelompok yang menginginkan Syariah Islam sebagai dasar negara.

Adnan Buyung Nasution pernah menjelaskan bahwa presentasi  Ben Mang Reng Say dan Sentis da Costa dalam berbagai perdebatan Konstituante terkait dasar negara itu sungguh amat berkualitas. Dengan kepiawaian berargumentasi  politik tingkat tinggi maupun pemahaman hukum ketatanegaraan yang mendasar, kedua politikus katolik ini mampu meredam ambisi besar Masyumi yang dikomandoi oleh Mohammad Natsir  untuk menjadikan Syariah Islam sebagai dasar negara.

Ben Mang Reng Say pernah menduduki  jabatan pimpinan pada beberapa lembaga tinggi negara. Ia juga pernah menjadi duta besar. Ben Mang Reng Say ikut terlibat dalam misi diplomatik internasional terkait masalah Irian Barat dan Timor Timur. Bersama Seda,  Ben Mang Reng Say ikut mendirikan Universitas Atmajaya Jakarta. Ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPR GR bidang politik 1966 - 1970, Ben Mang Reng Say disebut sebut menjadi aktor intelektual di balik desain keputusan lembaga tinggi negara tersebut untuk mencabut TAP MPRS sebelumnya yang menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, menolak pidato Nawaksara dan menetapkan Soeharto mandataris Supersemar sebagai presiden Indonesia. Hal ini oleh beberapa analis politik pernah disebut sebagai kudeta konstitusional. Bagaimanapun, dengan kebijakan politik tersebut, dualisme kepemimpinan nasional di saat itu akhirnya berhasil 'smooth landing'  tanpa perpecahan bangsa atau perang saudara.

Ben Mang Reng Say adalah Ketua Umum Partai Katolik Indonesia yang terakhir setelah Frans Seda. Ketika Soeharto memaksakan penyederhanaan partai politik melalui fusi 1973, Ben Mang Reng Say dari unsur Partai Katolik Indonesia menjadi salah satu deklarator dalam pembentukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berhaluan nasionalis.

Sentis da Costa  adalah politikus kawakan, orator macan panggung yang berkali kali menjadi anggota parlemen sejak tahun 1955. Ia bisa disebut sebagai legislator abadi  sejak dari partai Katolik, PDI hingga PDIP. Berbekal pengetahuan hukum yang luas dan mendalam Sentis sangat disegani oleh lawan dan kawan di Senayan. Sejak masih berusia muda di Maumere, Sentis sudah dikenal vokal dalam perjuangan kesetaraan sosial politik dan budaya (Gerakan Kanilima, 1948). Di lingkungan parlemen, Sentis dikenang sebagai pejuang hukum dengan pendekatan kemanusiaan. Sebagai praktisi hukum seluruh perjuangannya didedikasikan untuk kepentingan kaum tertindas dan minoritas. Istilah Lembaga Pemasyarakatan (LP) misalnya, berasal dari Sentis da Costa ketika ia bergelut membidani kelahiran KUHP dan KUHAP di Senayan pada era 1980 an. Kedua Kitab Undang Undang tersebut bisa diklaim sebagai karya  monumental Sentis da Costa dan kawan kawan di Senayan.

Fenomena kehadiran 3 S dalam jagat politik nasional saat itu, ternyata ikut mencuatkan pamor Maumere daerah asalnya sebagai barometer politik Flores bahkan NTT di masa lalu.

Setiap orang ada masanya, setiap jaman ada tokohnya. Dewasa ini sudah ada begitu banyak tokoh Flores bergelimpangan di Jakarta.  Menonjol dalam berbagai profesi. Sebut nama dari kalangan senior hingga yunior, misalnya :  alm. Jacob Nuwa Wea, alm. Anton Tifaona, Blasius Bapa, Gorries Mere, Sonny Keraf,  Melki Lakalena, Ansy Lema, Benny Harman, Andi Gani Nena Wea, Robert Ndona Palle, Daniel Tifaona, Rikard Bagun, Don Bosko Selamun, Sulaiman Hamzah, Achmad Yohan,  Primus Dorimuli, Bonni Hargenz, Petrus Selestinus,  Honing Sany, Sebastianus Salang, Angelo Wake Kako, Tardy Mbalembout, Damianus Bilo, dan seterusnya, menjadi deretan yang semakin panjang.

2 dekade  terakhir ini hadir juga dalam blantika politik nasional beberapa representan politik handal asal Maumere yakni, Melchias Markus Mekeng, Andreas Hugo Pareira dan Johnny G. Plate. Fenomena kehadiran ketiga politisi ini ibarat titisan 3 S yang telah diuraikan di atas. Namun sejauh ini bisa jadi oleh karena perbedaan latar belakang politik dan kepentingan maka 'chemistry' dan soliditas di antara ketiga tokoh  hebat papan atas ini nampak tidak selalu seiring sejalan sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Seda Sentis Say.

Frans Seda dan L. Say

Di Maumere sejak tahun 2010 ada 2 'gateways' utama kota itu dengan nomenklatur nama tokoh pendahulu Maumere. Bandara Frans Seda dan Pelabuhan Laut Laurentius Say (L. Say). Peresmian nama  bagi kedua pintu gerbang tersebut terjadi pada hari yang sama, Senin 9 Agustus 2010 oleh Menteri Perhubungan RI saat itu Freddy Numberi, yaitu di masa kepemimpinan Sosimus Mitang sebagai bupati Sikka.

Maumere juga memiliki sejumlah tokoh pendahulu penjasa lain yang  nama mereka telah diabadikan sebagai nama jalan di kota Maumere. Nama P.S. Samador, bupati pertama Sikka misalnya  sudah cukup lama dilekatkan sebagai nama stadion gelanggang olahraga  di Maumere. Lokasi ini adalah tempat di mana oleh Robby Idong bupati Sikka saat ini telah direncanakan akan dibangun menara Lonceng Paus Yohanes Paulus II yang pernah berkunjung ke Maumere pada tahun 1990. Sejauh ini masih sebatas gali lobang pondasi dan peletakan batu pertama oleh bupati Idong dan Mgr. Ewal, uskup Maumere.

Seperti tidak kebetulan, kebijakan nomenklatur tersebut diresmikan pada waktu yang sama, seolah ingin menyandingkan nama Seda dan L Say. Kedua tokoh ini memang sejatinya sudah bersahabat sejak kecil. Atas dorongan Don Thomas, raja Sikka pada tahun 1930 an, Seda dan L. Say boleh masuk pendidikan Schakelschooll Ndao, Ende, sebuah lembaga pendidikan dasar bergengsi Belanda di Flores kala itu. 5 tahun mereka hidup bersama penuh suka duka dalam 'internaat' di antara siswa siswa lain se daratan Flores. Mereka, dibina dan dididik oleh guru yang sama, van Iersel SVD, Pederico, Monteiro dan lain lain.

Setamat Schakelschool keduanya terpisah. L. Say lebih dahulu berangkat ke Malang, belajar di Cultuurschool, Seda melanjutkan pendidikan ke Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK) Muntilan. Selepas Perang dunia II, Seda dan L. Say  bertemu  kembali dan bergabung di Jogya, 1946 - 1949. Keduanya terlibat dalam revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama  Ishaak Tibuluji , Eltari, Paulus Wangge, Amos Pah, Silvester Fernandes, Dion Lamuri, Daud Kelah, Herman Fernandez dan lain lain dalam kesatuan batalion Paraja TNI, lasykar Soenda Ketjil yang dipimpin oleh Herman Johanness dan Jos Kodiowa. P. Adrianus Conteriuz SVD, utusan Parlemen Negara Indonesia Timur yang berkunjung ke Jogyakarta 1948 dalam rangka upaya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ia menyaksikan di  markas lasykar Soenda Ketjil di kawaswn Tegalpanggung Jogjakarta, 1948, ia merasakan betapa berkerasnya Seda, L. Say dan kawan kawan untuk memilih berjuang mendukung NKRI pimpinan Soekarno. Kendati harus melawan pihak Belanda yang pernah menjadi guru dan pastor yang mendidik mereka.

Selanjutnya pada  tahun 1955 an  hingga medio 1960 an, Seda setelah menyelesaikan studi ekonomi di Belanda langsung mendukung sepenuhnya pengembangan usaha Coprafonds (Koperasi Kopra) di Ende yang digawangi oleh L. Say, Yusuf Indradewa, Aroeboesman, Monteiro, Os Njoo dan lain lain. Diuntungkan oleh kebijakan monopoli perdagangan kopra  serta manajemen  yang baik dan benar,  maka di masa itu Koperasi Kopra Flores sempat bertumbuhkembang menjadi suatu kekuatan ekonomi  yang bahkan sanggup mengekspor kopra ke mancanegara serta memiliki aset usaha yang berlimpah. Di masa itu, Koperasi Kopra yang berpusat di Ende ini, terbukti bisa membangkitkan ekonomi rakyat Flores sekaligus menyerap tenaga kerja mulai dari Adonara hingga ke Nangaroro.

Pilbup Sikka 1967 dan Anomali Pemilu 1971 di Sikka

Bupati  pertama Sikka, P. S. da Cunha mengakhiri jabatannya pada tahun 1967.  Dalam sidang tertutup DPRD Sikka, 1967 untuk pemilihan bupati baru, Stanislaus da Gama berhasil mengungguli L. Say yang didukung oleh  P. J. Bapa, Stef Leong, Juang da Costa dan lain lain dengan perbandingan suara 8 : 5. Dengan komposisi ini, nama L. Say bisa ikut di 'endorse' ke Jakarta untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Begitulah aturan main pemilihan bupati di masa itu. Alhasil, nama L. Say yang keluar diumumkan dan ditetapkan serta dilantik sebagai bupati Sikka kedua, periode 1967 - 1972. Ini  seperti perulangan dari  peristiwa politik yang terjadi sebelumnya di Maumere. Pada tahun  1958, Sentis da Costa menggunggguli PS. da Cunha dalam sidang pemilihan bupati oleh DPRD Sikka. Namun akhirnya PS. da Cunha yang direkomendasikan oleh Jakarta.

Secara 'gentleman', setelah pelantikan, L. Say langsung menyambangi Stanislaus da Gama untuk bersalaman sekaligus menjelaskan agar hasil akhir tersebut  bisa diterima sebagai suatu bagian dari dinamika politik.

Tentu mudah saja untuk berasumsi bahwa di balik penetapan L. Say sebagai bupati Sikka kala itu, ada peran dan kontribusi yang dimainkan oleh  3 S karena kedekatan di antara mereka dengan L. Say.

Tahun 1971,  rezim Orde Baru menyelenggarakan suatu pemilihan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu yang kedua di negara ini kiranya ingin dijadikan sebagai legitimasi politik bagi kekuasaan Soeharto. Pemilu 1971 ini ikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan yaitu Golongan Karya (Golkar) yang menjadi kendaraan politik rezim Orde Baru.

Partai Katolik Indonesia termasuk salah satu peserta pemilu.  Pasca G 30 S PKI '65 dan peralihan kekuasaan nasional yang belum lama berselang itu, Golkar sebagai alat politik Soeharto tentu saja dengan berbagai kekuatan pendukung dan juga dengan segala cara ditargetkan harus dapat memenangkan pertarungan politik pada pemilu 1971 itu di seluruh Indonesia.

Partai Katolik Indonesia adalah sebuah partai politik sektarian dengan basis dukungan utama adalah masyarakat Flores yang mayoritas beragama katolik. Pada pemilu pertama  1955, Partai Katolik adalah pemenang di Flores. 

Situasi politik  pada pemilu 1971 yang dilematis itu segera menghampiri bupati L. Say. Di satu sisi dirinya sebagai bupati yaitu bagian dari birokrasi di daerah telah mendapat instruksi Jakarta dan Kupang untuk wajib memenangkan Golkar dengan cara apapun.  Namun di sisi lain, bupati L. Say merasakan bahwa perintah yang dibarengi dengan tekanan  untuk suatu kemenangan politik dengan segala macam cara itu tidak fair, bertentangan dengan suara hati, dan juga menabrak spirit patriotik yang diyakininya. Maka dengan diskresi atas demokrasi sebagai hak dasar warga negara  yang bebas, rahasia, langsung dan tanpa tekanan, serta kesadaran penuh akan resiko jabatan yang mungkin akan dikorbankan, L. Say  akhirnya berani mengambil sikap untuk tidak bermain 'aman'. Ia memilih untuk menjadi wasit yang netral saja. Biarkan rakyat Sikka memilih sesuai hati nuraninya. Dalam kenyataan, 3 S misalnya boleh dipalang  dan dihalang halangi berkampanye di daerah lain di Flores, Timor maupun Sumba, tetapi tidak di Maumere. Semua partai diberi kesempatan yang sama dan adil untuk berkampanye. Bupati L. Say secara langsung bahkan pernah memberangus puluhan kotak suara berisi surat suara yang telah ditusuk tanda gambar beringin oleh pihak Kesbangpol Sikka sebelum hari H. Pada akhirnya Sikka ternyata menjadi satu satunya daerah di Flores yang dimenangkan oleh Partai Katolik pada pemilu 1971 itu. Dengan demikian, 3 S di Jakarta  boleh menegakkan kepala membusung dada karena masih memiliki basis politik.

Buntut dari kekalahan Golkar di Sikka pada pemilu 1971 itu adalah pengadilan terhadap bupati L. Say, di Maumere dan Kupang. Di Maumere, beberapa pengurus Golkar yang kecewa atas kemenangan Partai Katolik mengatakan bahwa L. Say pasti segera akan dicopot dari jabatannya.  Konon ada pengurus Golkar setempat yang berjanji akan berlari 'lewa oneng' (telanjang bulat) keliling kota bila bupati L. Say dapat bertahan untuk 2 periode. L. Say pun dipanggil melapor dan bertanggungjawab ke Kupang. Di sana, disaksikan oleh gubernur Eltari, Jenderal Ali Moertopo yang sangat berkuasa di saat itu terlihat membentak bentak dan mengancam bupati L. Say yang bergeming menghadapinya. Sebelum keputusan sepihak diambil, bupati L. Say meminta agar sang jenderal lebih dahulu berkenan  menelpon Frans Seda di Jakarta. Ternyata setelah pembicaraan per telepon  itu nada dan isi pembicaraan Ali Moertopo kepada L. Say langsung berubah drastis. Ali Moertopo tetiba menjadi tenang, banyak senyum dan ramah. Agaknya dari Seda, Ali Moertopo  mendapat tahu bahwa bupati L. Say adalah veteran pejuang kemerdekaan di Jogjakarta dan L. Say adalah kakak kandung dari Ben Mang Reng Say, orang yang pernah berjasa besar dalam merancang legitimasi konstitusional bagi kekuasaan Orde Baru. L. Say tidak jadi dicopot sebagai sebagai bupati Sikka. Ia bahkan menjabat lagi untuk periode kedua, 1972 - 1977, dipilih secara aklamasi.

Pemilu 1977 dan Teluk Maumere

Perlu dicatat bahwa L. Say tidak selalu sependapat sepikiran dengan Frans Seda ataupun 3 S. Pada pemilu ketiga, tahun 1977, mantan bupati Sikka 2 periode ini memutuskan ikut maju bertarung menuju Senayan justru sebagai caleg dari Golkar. Ini sebuah keputusan yang sempat menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Demikian pernyataan EP da Gomez seorang praktisi sekaligus pengamat politik lokal di Maumere kala itu. Bagaimana tidak? Dengan keputusan itu, L. Say harus siap berhadapan dengan sahabat, teman dan saudaranya sendiri yaitu 3 S yang didukung sepenuhnya oleh politisi lokal Maumere saat itu seperti Bung Kanis, Feliks  Moa Hekopung, OLM Gudipung, Frans Babanong, EP da Gomez dan lain lain. 

Diskresi L. Say  atas pilihan politik saat itu sesungguhnya amat substansial. Ia ingin mengukur  diri sendiri sekaligus menguji makna sejati politik  itu sendiri. Siapa yang akan didukung oleh rakyat?  Apakah orang yang setiap hari berpeluh bersama rakyat membangun dan membawa perubahan  secara langsung, ataukah orang yang  memperjuangkan nasib dan kemaslahatan rakyat dari kejauhan. Ternyata dalam pemilu 1977 itu L. Say berhasil memenangkan Golkar di Maumere dengan dukungan rakyat  Sikka mencapai sekira 90%. L. Say melenggang menuju Senayan, Jakarta 1977 - 1982.

Sekitar tahun 1987 , L. Say  yang mulai menikmati masa pensiun di Maumere pernah berhadapan dengan Frans Seda dalam hal pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Maumere yang kaya akan keindahan alam bawah laut itu. Dalam pandangan L. Say yang didukung oleh Sentis da Costa dan Bollen, konsensi atau monopoli atas pengelolaan kawasan Teluk Maumere yang dipegang  secara resmi oleh sebuah usaha resort milik Frans Seda di Waiara Maumere itu terasa tidak adil bagi pelaku kepariwisataan lain di Maumere. Upaya arbitrase sempat dilakukan namun proses itu dihentikan setelah pertemuan langsung antara Seda dan L. Say di Jakarta. Seda berjanji mau mengalah untuk sahabatnya.

Relasi personal keduanya dalam keseharian selanjutnya tetap terjaga tak terputuskan. Kerjasama dan koordinasi di antara Frans Seda dengan L. Say  terus terjalin sebagaimana terbukti saat Perayaan Tahun Maria Nasional 1988 di Maumere, Kedatangan Paus Johanes Paulus II ke Maumere 1990, dan pada saat Maumere diluluhlantakan  gempa bumi dan tsunami 1992.

Tahun 2007, selang seminggu setelah L. Say dimakamkan di Maumere, Seda yang saat itu sudah duduk di atas kursi roda terbang dari Jakarta datang ke Maumere. Pada pusara L. Say di Bukit Iligetang, Seda, sosok yang sangat devosional kepada Bunda Maria ini berdoa dengan air mata  berlinang untuk sahabatnya sejak masa kanak kanak. Seda sendiri wafat 2 tahun kemudian.

Seda Layak Pahlawan Nasional

Sebuah panitia pengusul gelaran pahlawan nasional bagi Frans Seda yang terbentuk dan dipimpin oleh Philip Gobang telah bekerja maksimal sesuai standar formal proses. Saat ini praktis tinggal menunggu kajian  terakhir  dan penetapan dari negara c.q Kementerian Sosial.

Dari fakta rekam jejaknya, Seda sang Elang dari pulau Naga yang dimakamkan di kuburan umum San Diego Hills Karawang ini sangat layak mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Soal gelaran itu pasti bukan kultus individu. Seda sudah besar pada dirinya sendiri melalui pengabdian dan pelayanannya bagi negara bangsa semasa hidupnya.

Sebuah heroisme bisa  saja dihubungkan dengan pewarisan nilai nilai, pembanggunan 'self  confidence',  kebanggaan atas karakter identitas dan sejarahnya sendiri. Kepahlawanan Frans Seda juga secara tegas menjelaskan bahwa Flores adalah pemilik saham, anak kandung sekaligus pewaris yang sah dari republik ini.

Bagaimanapun, monumentalisasi terhadap jasa dan kepahlawanan Frans Seda seharusnya bisa dikapitalisasi bagi akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya di wilayah asalnya, Flores dan NTT  yang miskin dan tertinggal itu.

Penulis Drs. GF. Didinong Say adalah putra almarhum L. Say

 

 

Editor : Farida Denura
KOMENTAR