ARAH DESA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Demo Buruh, Polda Metro Siapkan Rekayasa Arus Lalu Lintas

Rabu , 08 Desember 2021 | 12:00
Demo Buruh, Polda Metro Siapkan Rekayasa Arus Lalu Lintas
Demo buruh, Polda Metro siapkan rekayasa arus lalu lintas. (Liputan6.com)

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan aksi unjuk rasa elemen buruh yang difokuskan di kawasan Patung Kuda dan kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

"Hari ini untuk pengamanan hari unjuk rasa buruh kita sudah siapkan rekayasa lalu lintasnya di sekitaran Bundaran Patung Kuda karena diperkirakan massa buruh cukup banyak," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Sambodo mengatakan pihak kepolisian telah menutup jalan di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, untuk pengamanan unjuk rasa.

Sedangkan penutupan titik lainnya akan menyesuaikan situasi di lapangan. Adapun titik yang diperkirakan akan ditutup antara lain persimpangan Thamrin-Kebon Sirih dan Jalan Medan Merdeka Selatan karena massa diperkirakan akan bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta.

"Karena massa buruh nanti menggunakan bis dengan jumlah cukup banyak, maka kantong parkir bus nanti kita tempatkan di seputar Jalan Medan Merdeka Selatan karena setelah dari bundaran Patung Kuda diperkirakan nanti buruh akan mampir ke sekitar Balai Kota," ujar Sambodo dikutip Antara.

Diketahui, ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja siap menggelar aksi demo untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di sekitar Bundaran Patung Kudan dan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu.

Buruh juga meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur, dan menaikkan upah 10-15 persen.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.

Buruh menilai besaran kenaikan UMP tersebut belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli.

 


Editor : Farida Denura
KOMENTAR