ARAH DESA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE
Kemendes

PBNU Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan

Senin , 16 September 2019 | 20:31
PBNU Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas. (Bisnis.com)

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pembakaran hutan berdampak serius bagi lingkungan. Musnahnya ekosistem dan gangguan kabut asap merupakan ancaman serius bagi kehidupan.

Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas perlu berbagai cara untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, termasuk penegakan hukum di bidang hukum pidana, lingkungan hidup dan juga administrasi.

Karenanya kata Robikin Emhas, PBNU mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan pembakar hutan.

"Cabut izin perusahaan pembakar hutan dan pidanakan penanggung jawabnya," kata Robikin kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Robikin mengatakan UU Kehutanan (UU 41/1999) dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) serta UU terkait lain mengancam ganjaran penjara dan denda bagi pembakar hutan. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin perusahaan juga dapat dikenakan.

"Seperti dimaklumi, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Dia, subjek hukum, bisa berupa manusia atau korporasi," kata dia.

Dia mengatakan imparsialitas hukum harus diwujudkan terhadap pembakar hutan. Politik belah bambu dalam penegakan hukum tidak boleh terjadi dengan satu diinjak yang lain diangkat.

"Bila hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas terhadap pembakar hutan juga harus dibuktikan sebagai sesuatu yang tidak benar," kata dia sebagaimana diberitakan Antara.

Di berbagai wilayah, Robikin mengatakan NU menyerukan dan mengajak serta masyarakat Muslim untuk melakukan salat istisqa yaitu memohon pertolongan Allah SWT dengan melakukan shalat dua rakaat agar diturunkan hujan.

Editor : Farida Denura
KOMENTAR