ARAH DESA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE
Kemendes

Untuk Sementara, Pemerintah Batasi Akses Sosial Media

Rabu , 22 Mei 2019 | 14:31
Untuk Sementara, Pemerintah Batasi Akses Sosial Media
Untuk sementara, Pemerintah batasi akses sosial media. (Net)

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemerintah membatasi akses media sosial untuk sementara sebagai tindak lanjut kerusuhan yang terjadi di Jakarta, pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

Pembatasan tersebut, lanjut Rudiantara, sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sekaligus mencegah beredarnya konten ujaran kebencian, dan hoaks.

“Undang-undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) intinya ada dua. Pertama, meningkatkan literasi kemampuan, kapasitas, kapabilitas, masyarakat akan digital. Kedua, manajemen dari konten termasuk melakukan pembatasan,” kata Rudiantara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Pembatasan tersebut dilakukan terhadap beberapa media sosial, khususnya yang berkaitan dengan proses unggah-unduh konten yang bisa memicu suasana keruh pada Rabu.

“Fitur dalam media sosial dan messaging system yang viralnya cepat, yang secara emosional itu bisa langsung pada diri kita, yaitu foto dan video,” ujarnya.

sejak pukul 13.00 WIB, media sosial Instagram yang populer dengan konten foto dan video sulit diakses. Layanan berbagi pesan Whatsapp juga mengalami keterlambatan, khususnya untuk mengirim gambar, bahkan tidak dapat diakses.

Warganet juga menyatakan kesulitan mengakses platform Facebook.

Facebook belum memberikan pernyataan resmi mengenai kendala di platform pesan dan jejaring sosial milik mereka yang terjadi di Indonesia.

Batasi Gambar dan Video

Selain itu banyaknya gambar dan video bermuatan negatif yang disebarkan untuk semakin memperkeruh suasana membuat pemerintah untuk sementara melakukan sejumlah pembatasan sementara dan bertahap fitur untuk foto dan video di media sosial dan sistem perpesanan.

"Kita semua akan mengalami pelambatan kalau download atau upload video kemudian juga foto, karena viralnya yang negatif besarnya, mudhorotnya ada disana, tapi sekali lagi ini sementara secara bertahap," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers bersama terkait perkembangan situasi di Jakarta di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Rabu (22/5/2019).

Menkominfo mengatakan, para penyebar konten modusnya biasanya dilakukan posting di media sosial, facebook, instagram, dalam bentuk video, dalam bentuk meme, dalam bentuk foto, kemudian di 'scren capture' untuk diviralkan di sistem perpesanan, seperti wa.

"Viralnya bukan di media sosial, viralnya di messaging system whatsup," katanya.

Untuk itu, sementara fitur foto dan video di batasi. Namun demikian, untuk teks perpesanan dan suara, masih dapat diakses. Rudiantara mengatakan, pihaknya juga sangat mengapresiasi media mainstream.

"Biasanya main-main di media online, media sosial, dari sana kita kembali ke media mainstream, apresiasai saya kepada teman-teman media mainstream," katanya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan menyesalkan tindakan yang harus diambil tersebut. Namun demikian hal ini harus dilakukan mengingat kebutuhan untuk keamanan negara.Namun demikian, ia memastikan bahwa tindakan yang dilakukan melihat kondisi dan situasi, dan tidak sewenang-wenang.

"Kami juga sangat menyesalkan dan ini harus kita lakukan, semata-mata bukan sewenang-wenang, bukan, tetapi mengajak bahwa ini upaya untuk mengamankan negeri kita tercinta ini, demi negeri ini, tuntutan untuk 2-3 hari tidak lihat gambar gapapa, iya kan," katanya. 

 

 

 

 

 

 

Editor : Patricia Aurelia
KOMENTAR