ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Update News

Air Power Corner

Kemenlu dan Komisi I DPR RI, Perjuangkan Kembalinya FIR ke Indonesia

Kamis , 28 Maret 2019 | 13:15
Kemenlu dan Komisi I DPR RI, Perjuangkan Kembalinya FIR ke Indonesia
Marsda TNI (Purn) DR Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS. (Istimewa)

Oleh: Marsda TNI (Purn) DR Koesnadi Kardi, M.Sc, RCDS

DEKLARASI DJUANDA pada tanggal 23 Desember 1957 merupakan deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwasanya kepulauan Indonesia beserta laut yang mengitarinya adalah wilayah Nusantara atau NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Sedangkan menurut ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 dinyatakan bahwa “Teroriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939)” artinya wilayah nusantara dipisahkan oleh lautan disekitarnya dan panjangnya hanya sekitar 3 miles dari garis pantai. Jadi kapal asing dengan bebas dapat berlayar diluar jarak 3 miles.

Berkat perjuangan Djuanda inilah yang menganut prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State) dimana pada awalnya mendapat tantangan keras dari negara-negara lain, terutama dari Negara Kontinental (daratan). Deklarasi Djuanda akhirnya oleh Indonesia dijadikan UU RI No. 4/PRP/1960 tentang “Perairan Indonesia”.

Dampaknya wilyah Indonesia bertambah luas dua kali lebih, dari yang semula 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2. Selanjutnya hasil dari Deklarasi Djuanda itulah dimasukkan kedalam agenda UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) yang pertama yang dilaksanakan di Jenewa pada tahun 1958 dan akhirnya pada UNCLOS tahun 1982 berhasil ditetapkan sebagai Hukum Laut Internasional. Kita merasa bangga dan bersyukur, ada bangsa Indonesia yang begitu gigihnya memperjuangkan negara kepulauan yang akhirnya diakuai oleh dunia.

Hanya masalah udara yang masih menjadi ganjalan, belum ada yang berani memperjuangkan masalah FIR Singapura yang masih mengendalikan wilayah udara Indonesia di atas Kep. Riau, Batam, Natuna.

Bahkan yang keterlaluann institusi pemerintah sendiri yaitu Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab dalam bidang diplomasi luar negeri justru menyatakan bahwa wilayah yang dikendalikan oleh Singapura itu bukanlah wilayah kedaulatan. Jadi wilayah apa? Apakah wilayah tersebut tidak berdaulat? Demikian juga anggota DPR Komisi 1, sebagian besar dari mereka mempunyai pendapat yang sama dengan Kementerian Luar Negeri.

Seolah tidak ada nyali kalau berbicara dengan orang asing. Kalau berbicara dengan bangsanya sendiri, bukan main beraninya. Bapak Djuanda, sudah memberi contoh untuk berani menyatakan kebenaran, dan berani memperjuangkan wilayah kedaulatan karena benar dan sah milik bangsa Indonesia.

Apalagi pada waktu bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, mereka mempunyai semboyan “Merdeka atau Mati”. Seperti hal ini kita harus berani memperjuangkan wilayah kedaulatan negara, harusnya rebut lewat perjuangan diplomasi yang benar. Kita sudah berhasil merdeka dengan perjuangan, kok malah tidak berani mempertahankannya ?

Pada tahun 1946, semasa Indonesia baru merdeka satu tahun, tidak mungkin kita mampu menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas penerbangan di wilayah udara Kepulauan Riau, Batam, dan Natuna, harus dapat kita maklumi.

Kita juga juga maklum manakala ICAO mendelegasikan pengendaliannya ke Singapura (yang masih dijajah Inggris). Yang tidak bisa kita mengerti adalah mengapa sampai saat ini kondisinya masih sama seperti tahun 1946, sudah berjalan selama 73 tahun.

Padahal kita sudah menentukannya pada UU No. 1 tahun 2009 yang mengatakan bahwa wilayah udara adalah “berdaulat penuh dan eksklusif” (lain dengan UU No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia), dan kita juga belum menentukan batas wilayah kedaulatan udara nasional. Kita harus menuntut kerja keras DPR Komisi 1 dan Kementerian Luar Negeri untuk memperjuangkannya.

Sehingga yang dikatakan berdaulat penuh dan eksklusif bisa terealisir. Menjamin KEAMANAN NASIONAL.

Negara merdeka itu harus memiliki dua kedaulatan, yaitu (1) Kedaulatan rakyat dan (2) Kedaulatan Negara yang harus benar-benar diberlakukan. Dengan adanya FIR yang masih dikendaliakan oleh Singapura, kita tidak menyadari bahwa information exploitation sudah berada ditangan Singapura, berarti keunggulan air power ditangan Singapore.

Jadi semua informasi daerah Kepulaun Riau, Batam, dan Natuna tersebut sudah direkam oleh 3 (tiga) pesawat AWACS-nya Singapura, kita seharusnya menyadari, sedangkan pesawat surveillance TNI AU kalau akan oerasi didaerah tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Singapura. Sangat ironis, bukan?

Seorang pakar air power dunia Field Marshal Montgomery mengatakan bahwa “If we lose the war in the air, we lose the war and we will lose it very quickly” (apabila kita kalah perang di udara, kita kalah akan perang, dan kita akan kalah perang dengan cepat). Pakar air power yang lain yaitu Meillinger mengatakan “Whoever controls the air generally control the surface” (barangsiapa yang mengendalikan udara, umumnya akan mengendalikan permukaan).

Sejarah perang telah banyak membuktikan antara lain perang: Perang antara Israel dan Mesir, antara Amerika Serikat dengan Irak, antara Inggris dan Argentina, kesemuanya diawali dengan kemenangan perang di udara.

Dengan demikian kita tidak boleh mundur dengan fenomena FIR kita yang dikendalikan oleh Singapura. Harus kita rebut dan perjuangkan, apalagi wilayah tersebut adalah milik kita dan wilayah tersebut adalah wilayah kedaulatan kita.

Keuntungan Ekonomi dari RANS Charge

Masalah RANS Charge bagi Singapura yang mengendalikan wilayah udara di atas Kepri, Batam, dan Natuna dengan resmi telah memungut biaya kepada perusahaan-perusahaan penerbangan sipil yang melewati wilayah tersebut, berdasarkan hukum Internasional Konvesi Chicago 1944 Annex II sebagai imbal jasa pengontrolan wilayah udara.

Alasannya untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. Coba kita bayangkan bahwa negara kita yang seharusnya memiliki wilayah tersebut diatur oleh Singapore, negara yang hanya seluas P. Bintan. Negara kita harus mampu mengembalikan wilayah udara tersebut. Pada tahun 2019 adalah sa’at yang tepat untuk mengembalikan hak pengontrolan kepada negara pemiliknya yaitu kita Indonesia.

Selaku pemegang otoritas penerbangan sipil, dari pemerintah Indonesia adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud), Kementerian Perhubungan. Ke depan harus diadakan meeting kembali antara Dirjen Hubud dengan Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) sebagai otoritas penerbangan sipil Singapura.

Harus dibicarakan kembali tentang wilayah tersebut, negara mana yang seharusnya menarik RUNS Charge harus dapat ditentukan. Kita harus berani berdiri tegak dalam menghadapi wilayah kedaulatan kita sendiri.

Kita ingat bahwa bagi negara merdeka, wilayah yang harus dipertahankan oleh bangsanya adalah (1) Kedaulatan Rakyat dan (2) Kedaulatan Negara.

Demikianlah mengapa kita harus berjuang untuk mengembalikan wilayah kedaulatan untuk bisa dikontrol oleh kita sendiri.

Editor : Farida Denura
KOMENTAR