ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Update News

Suara Kita

Sumpah Adat, Bisakah Mencegah dan Memberantas Korupsi?

Selasa , 06 November 2018 | 13:59
Sumpah Adat, Bisakah Mencegah dan Memberantas Korupsi?
Simply Yuvenalis, Pencinta Adat Budaya. (Foto: Istimewa)
POPULER

Oleh: Simply Yuvenalis

SUMPAH ADAT adalah bagian dari hukum adat. Hukum adat sendiri adalah pengikat komunitas masyarakat adat karena ada aturan dan sangat jelas, meskipun tidak tertulis. Lebih istimewa lagi karena kekuatannya ada pada tanggunggugat dan relasi mutlak dengan: Sang Pencipta alam semesta, otoritas penjaga alam/dunia gaib, para arwah leluhur pendahulu asal warga suku komunitas adat dan masyarakat hukum adat kimunitas bersangjutan serta zaman now ada publikasi mendunia.

Untuk NKRI, hukum adat menjadi fondasi hukum positif dan diakui negara. Komunitas masyarakat adat masih menghidupi dimana nilai Pancasila pun bersumber dari kearifan luhur berbagai komunitas hukum adat di Nusantara ini.

Yang menjadi prasyarat mutlak adalah pemangku adat dan komunitas masyarakat adat itu sendiri. Apakah masih menjaga dan mempergunakannya, menghidupinya sebagai kekuatan dan khasanah adat budaya serta identitas kulturalnya ?

Dalam hukum adat ada nilai spiritual yang kuat dan penghormatan kepada harkat martabat manusia yang tinggi. Jika dijaga dan dihayati, maka itulah yang menjadi hakekat dan kekuatan Sumpah Adat. Komunitas dan pemangku hukum adat takut dan gentar akan Sumpah Adat karena taruhannya adalah kebenaran hakiki dan sanksinya adalah penderitaan dan kematian.

Di berbagai komunitas adat Nusantara masih ada khasanah kearifan ini, tetapi penggunaan hukum adat berbeda kadarnya di setiap komunitas. Sebut saja di Bali, di Baduy, di Kubu, di Dayak, di Mentawai, di Papua, Key dan juga di Flores. Pernah ada organisasi adat bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN, di NTT ada Jagat dan beberapa persekutuan adat di daerah lainnya.

Kehadirannya berkaitan dengan advokasi untuk hak atas sumber daya alam, solidaritas budaya, kegiatan kesenian dan pariwisita. Mungkin sudah saatnya memperkuat hukum adat agar menjadi periasai moralitas bangsa untuk mencegah korupsi serta berbagai masalah sosial lainnya seperti intoleransi, hoax, kriminalitas dan upaya memecahbelah bangsa dengan ideologi anti Pancasila.

Pemangku adat di nusantara kiranya mau membuat pagar budaya denga ritual adat dan sumpah adat untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah berbangsa dan bernegara. Fakta, banyak yang tidak takut hukum positif sehingga terus marak korupsi oleh pejabat negara bahkan pimpinan lembaga tinggi negara dan penegak hukum.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini kiranya harus memelihara NKRI dan mencegah segala bentuk kejahatan yang mngancam keutuhan NKRI. Inilah bentuk kontrol publik yang paling handal dibanding demo dan publikasi media.

Banyak pejabat publik tidak takut korupsi karena hukum bisa diatur dan penegak hukum bisa disogok. Sumpah jabatan sesuai agama pun tidak ditakuti karena hanya dianggap seremoni protokoler.

Bagi pemangku adat dan rakyat di komunitas adat, kiranya disadari bahwa semua pejabat publik dan calon pejabat sekarang adalah anak keturunan adat budaya juga. Ada pertalian darah dengan orangtua, kampung halaman, adat budaya dan leluhur. Mereka juga hormat dengan asal-usul darah dagingnya. Jadi itulah kekuatan Sumpah Adat untuk mencegah dan mengatasi korupsi serta masalah ancaman terhadap keutuhan NKRI lainnya, seperti intoleransi, sara, narkoba, hoaks, kriminalitas.

Apalagi ada kerjasama antara pemangku adat dan lembaga agama. Moralitas bangsa jika semakin berkualitas dan jiwa anak bangsa semakin beradab untuk membangun kesejahteraan sosial. Bangunlah jiwanya dan bangun badannya untuk Indonesia rayà.

Dengan cara berpikir ini saya mendukung upaya penggunaan Sumpah Adat dalam Hukum Adat untuk mencegah dan memberantas Korupsi dan aneka bentuk ancaman NKRI. Pertanyaannya kembali kepada komunitas masyarakat adat yang mempunyai hukum adat dan sumpah adat. Bersedia dan yakinkah mereka menggunakan hukum adat untuk merawat dan menjaga keutuhan NKRI demi terwujudnya cita-cita Proklamasi dan Pancasila.

Hemat saya, jika bersepakat NKRI Harga Mati untuk tegaknya Trisakti demi mewujudkan cita-cita Proklamasi, maka jawabannya HARUS YA - BERSEDIA. Inilah kekuatan rakyat yang selama ini dilupakan bahkan dihancurkan. Kekuatan kontrol publik kepada aparat dan pejabat negara, rakyat NKRI adalah pemilik kedaulatan tertinggi dan pewaris bangsa negara ini. Viva Masyarkat Adat, Hidup NKRI dan MERDEKA!!

Penulis adalah Pencinta Adat Budaya.

 

 

Editor : Patricia Aurelia
KOMENTAR