ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Update News

Percepatan Pengambilalihan Pengendalian FIR Singapura atas FIR Natuna untuk Mendukung Poros Timur

Selasa , 13 Maret 2018 | 19:42
Percepatan Pengambilalihan Pengendalian FIR Singapura atas FIR Natuna untuk Mendukung Poros Timur
Dr Koesnadi Kardi, M.Sc. RCDS. (Istimewa)

Oleh: Dr Koesnadi Kardi, M.Sc. RCDS

PADA tanggal 8 September 2015, Ir.H Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan untuk segera mengambil alih pengontrolan ruang udara atau FIR (Flight Information Region) diatas Propinsi Kepulauan Riau, Natuna, dan Batam yang berada pada otoritas Singapura semenjak tahun 1946, karena telah mendapat delegasi dari ICAO (International Civil Aviation Organization) yang berkedudukan di Canada. 

Perintah Presiden RI tersebut harus dapat ditindaklanjuti  dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun kedepan, sehingga pada tahun 2019 pendelegasian FIR Singapore dari ICAO harus sudah pindah ke FIR Jakarta (yang memiliki wilayah kedaulatan udara tersebut).  

Dampak dari pendelegasian kontrol ruang udara Indonesia oleh Singapura ditinjau dari perspektif “Keamanan Nasional”, adalah (1) kerugian dalam bidang ekonomi, (2) gangguan dalam bidang pertahanan, (3) menurunnya kepercayaan dalam bidang politik (politik negara), telah berdampak pada kegagalan menjadi anggota Dewan ICAO sebanyak lima kali berturut-turut gagal, dan (4) terganggunya masalah kekuatan dalam bidang informasi (karena udara sudah dikendalikan oleh negara lain (Singapura). 

Kita masih ingat bahwa baru-baru ini ruang udara yang ‘diembargo’ berdampak pada pada perekonomian suatu Negara, misalnya operasionalisasi Qatar Airways yang diembargo oleh Saudi Arabia yang merugikan negara Qatar karena sangat berdampak pada kebutuhan pokok yang sempat langka, maskapai nasionalnya kehilangan pangsa pasar sehingga berdampak pada masalah ekonomi Negara. 

Contoh pada masalah pertahanan, misalnya peristiwa Pearl Harbour di Hawai yang diserang Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 dan peristiwa 9/11 di New York pada tahun 2011 yang memberikan pembelajaran bahwa “Penerbangan Sipil” bisa masuk dalam kategori ancaman serious karena ancaman di udara berpotensi datang dari segala macam asset air power, tidak hanya dari pesawat tempur saja. 

Keamanan NasionalHal ini menjadi isu pengaturan lalu lintas penerbangan yang harus diatur oleh Negara pemilik wilayah kedaulatan udara seperti halnya wilayah kedaulatan udara di sekitar FIR Natuna yang sampai detik ini masih diatur oleh Singapura.  Hal ini harus dipandang sebagai persoalan serius dalam konteks Keamanan Nasional, terutama masalah ekonomi dan pertahanan nasional.   

Selain itu, kita tidak menyadari bahwa Singapura dapat memanfaatkan kawasan udara kita (Indonesia) sebagai tempat berlatih pesawat militernya dengan leluasa sedangkan pada jajaran Komando Pertahan Udara Nasional (Kohanudnas) yang hendak melakukan pengawasan, pengontrolan terhadap wilayah kedaulatannya, dan patroli udara menjadi terganggu.

Misalnya  pesawat militer yang akan take off dari Medan menuju ke Batam, selalu dipantau oleh Singapore karena diwajibkan harus melapor ke Singapore.  Oleh karena itu TNI-AU sangat terancam dengan kondisi seperti itu, dan hal ini dapat kita lihat pada salah satu contoh nyata pada tahun 1991 ketika pesawat Hercules TNI-AU yang mengangkut penumpang VVIP, yang didalamnya ada Menteri Pertahanan RI Bapak Benny Murdani, terpaksa berdebat panjang dengan Air Traffic Control (ATC) Singapore untuk mendapatkan izin mendarat di Kepulauan Riau yang notabenenya wilayah kedaulatannya sendiri.

Apakah hal ini masih dikatakan bahwa isu FIR Natuna hanya ada pada isu keselamatan penerbangan? Jangan sekali-kali lagi memandang masalah pengaturan FIR Singapore terhadap FIR Natuna sebagai masalah keselamatan penerbangan belaka !! 

Berangkat dari perkembangan penerbangan internasional yang sangat signifikan dari dekade belakangan ini yang didasari pada laporan navigasi udara ICAO 2016 bahwa industri penerbangan di dunia terdiri dari 1.400 maskapai penerbangan komersial, 4.130 bandara bandara, dan 173 penyedia layanan navigasi udara dimana transportasi udara ini memainkan peranan penting selama tahun 2015 hingga kini dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan perdagangan. 

Dengan letak geografis yang sangat strategis diantara dua samudera dan dua benua, menjadikan wilayah udara di kawasan FIR Natuna sebagai jalur perlintasan internasional terpadat di dunia. Amat sangat disayangkan karena wilayah udara yang strategis diatas Kepulauan Riau, Batam dan Natuna ini masih dikelola oleh Singapura sejak tahun 1946 sampai saat ini dengan dalih keselamatan penerbangan.

Hal ini tentu menjadi suatu pekerjaan rumah bagi kita semua untuk segera mengambil alih pengelolaan wilayah udara di FIR Singapora ke FIR Jakarta secepatnya.  Event terbut sebagai bentuk tindak lanjut dari Seminar Nasional yang telah dilakukan di Executive Club Persada, Halim Perdana Kusumah dengan dengan tema “Menegakkan Kedaulatan Negara di Udara, Pembelajaran Berharga di Langit Kepulauan Riau” pada tanggal 30 November 2017. 

Pertanyaannya mengapa sampai tahun 2018 ini kita masih membiarkan wilayah udara di FIR Natuna tersebut masih dikelola oleh Singapura? Apakah kita masih belum mampu secara mandiri mengelola wilayah udara kita?

Kepentingan Nasional

Bertolak dari hal tersebut di atas, terutama pada abad ke-21 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan bidang teknologi serta informasi, seharusnya membawa keuntungan terhadap Indonesia dalam hal “pengelolaan dan pemanfaatan wilayah kedaulatan udara, khususnya wilayah dibagian Barat yang saat ini cenderung menjadi ajang kepentingan negara-negara lain terutama dalam pengelolaan Flight Information Region (FIR) Natuna. 

Bagi Indonesia, FIR Natuna tidak lagi semata-mata membicarakan tentang “keselamatan penerbangan” akan tetapi lebih condong ke masalah

Harkat dan Martabat Bangsa

Terutama masalah Kedaulatan Negara. Seperti halnya diungkapkan oleh Colonel Dennis M. Drew dan Dr. Donal M. Snow dalam buku yang berjudul Making Strategy, yang mengatakan bahwa intensitas kepentingan kedaulatan adalah pada tingkat “survival”, yang tertinggi diantara ke-empat Kepentingan Nasional  lainnya. 

Tingkat Kepentingan Nasional:1. Pertama, Survival: Pertahanan Wil. Kedaulatan Negara.2. Kedua, Vital: Kesejahteraan Ekonomi.3. Ketiga, Utama: Tata Dunia yg baik (misalnya Demokratisasi).4. Keempat, Tambahan: Penghargaan terhadap nilai-nilai.

Oleh karena itu, berdasarkan data yang ada, kesiapan sumber daya manusia di bidang ATC yang salah satunya ditandai dengan hasil audit USOAP pada tahun 2017 Indonesia telah berhasil meningkatkan dari rangkingnya dari  155 dari menjadi 51, dimana di lingkup ASEAN Indonesia masuk dalam rangking nomor 2, setelah Singapore. 

Oleh karena itu tidak ada alasan lain utk segera merealisasikan perintah Presiden pada tanggal 8 September 2015 untuk secepatnya  mengambi alih kontrol FIR Singapura ke FIR Jakarta, karena sangat berkaitan dengan wilayah pertahanan dan ekonomi (yang merupakan kekuatan inti dari Keamanan Nasional). 

Seirama dengan hal tersebut diatas, maka pada hari Selasa, 10 April 2018 dalam suasana memperingati hari Ulang Tahun TNI AU, APCI (Air Power Centre of Indonesia) akan mengadakan seminar Nasional Air Power di Batam, dengan judul: “Percepatan Pengambilalihan Pengendalian FIR Singapore atas FIR Natuna ke FIR Jakarta" sejak tahun 1946 dalam rangka mendukung Poros Maritim”Semoga dapat terealisir dengan sukses dengan pertimbangan adagium pakar air power dunia bahwa “whoever controls the air generally control the surface”.

Penulis adalah Marsekal Muda (Purn) TNI, Chairman of  APCI (Air Power Centre of Indonesia), Dosen UI (Universitas Indonesia), dan Dosen Unhan (Universitas Pertahanan). 

Editor : Farida Denura
KOMENTAR