ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Update News

Keterbelahan Politik yang Tak Mencemaskan

Kamis , 17 Mei 2018 | 11:58
Keterbelahan Politik yang Tak Mencemaskan
Ilustrasi: Perang tagar. (Kanigoro Newsline)

Oleh: M Sunyoto

BAYANGKANLAH situasi manusiawi seperti ini: dua orang, berbeda jenis kelamin, sebaya dalam usia, berkenalan, pandangan pertama mereka tumbuh membenih dalam lubuk hati lalu melahirkan kasih sayang, saling mencintai dan sepakat untuk melanjutkan dalam jenjang pernikahan.

Dalam interaksi keseharian, mereka saling mengetahui bahwa ada perbedaan pandangan politik. Yang satu, taruhlah yang pria, suka mengunggah status di Twitter dengan tagar #ganti presiden 2019 sedangkan yang perempuan gemar mengunggah tagar di Facebook dengan frasa: 2019 sibuk kerja.

Pandangan politik dan pengalaman manusiawi adalah dua hal terpisah. Meskipun dalam banyak kasus lain bisa menjadi satu hal yang tak terpisahkan.

Sebuah gambar kartun di majalah yang terbit di ibu kota edisi medio Mei ini melukiskan keterbelahan ideologi itu tanpa harus membuyarkan hasrat untuk saling mencintai.

Itu sebabnya tak perlulah membesar-besarkan bahwa keterbelahan politik antara mereka yang berdiri di belakang tagar ganti presiden dan tagar tetap jokowi atau tagar sibuk bekerja akan melahirkan petaka sosial yang mengerikan.

Apalagi bila mereka yang punya kepentingan politik dengan membesar-besarkan ancaman tragis keterbelahan politik itu menyimpan agenda untuk kepentingan oligarkis mereka: yakni melahirkan duet tak tertandingi antara capres petahana Joko Widodo dan cawapres Prabowo Subianto, yang justru dipandang sebagai calon terkuat alias yang sanggup menjadi rival setara melawan petahana.

Para analis politik, yang berseberangan dengan kalangan politisi pemihak struktur kekuasaan oligarkis, mewacanakan bahwa jika Pemilihan Presiden 2019 sampai melahirkan capres-cawapres tunggal, gagallah kaderisasi yang dilakukan oleh kalangan partai politik.

Banyak kekurangan yang dilahirkan oleh fenomena capres-cawapres tunggal. Pertama, partai politik hanya berkalkulasi dalam hitungan untung rugi finansial secara realistis oportunistik. Mereka hanya berhitung bahwa jika pencalonan presiden itu tak memungkinkan untuk menang, sementara biaya politik untuk pencalonan itu cukup besar, yang realistis adalah duduk berpangku tangan, tak mengajukan capres tandingan.

Kedua, tak ada tokoh individual yang menjadi pusat penyatu kubu oposisi, yang justru sangat vital dalam sistem demokrasi. Itu sebabnya, hasrat para politisi dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang sampai saat ini terus menggiring wacana tentang hadirnya tokoh yang akan melawan petahana perlu diberi apresiasi politis.

Traumatis
Keterbelahan politik di masa lalu memang menjadi pengalaman traumatis ketika kekuatan politik dikotomis antara mereka yang berada di kubu komunis dan nonkomunis, yang berujung pada pembasmian tragis terhadap kekuatan komunis. Namun, semua itu terjadi karena sistem politik saat itu berada di bawah hegemoni meliterisme, yang jelas punya kapasitas untuk melahirkan pembasmian kolosal.

Kekhawatiran berlebihan atas kemungkinan terjadinya benturan dua kekuatan yang pernah dilontarkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy jelas kurang beralasan. Kenyataan di lapangan, seperti antara lain dilukiskan dalam gambar karikatur di atas, bahwa faktor pembeda ideologi atau pilihan politik tak cukup kuat untuk memisahkan jalinan kasih sayang dua insan yang sedang kasmaran.

Pada tataran jaringan keluarga yang lebih besar, yang melampaui satuan keluaga inti, kemungkinan terjadinya perbedaan pilihan politik semakin besar. Seorang paman dan keponakan yang beda pilihan politik boleh jadi hal yang lazim dan lumrah tanpa mengurangi keterikatan kekerabatan.

Perbedaan pilihan politik pastilah terjadi di lingkup korporasi, yang masing-masing karyawannya akan menyatukan energi mereka kembali setelah pencoblosan untuk menghadapi persaingan dagang melawan kompetitor-kompetitor mereka.

Di zaman modern yang kompleks dalam berelasi sosial- ekonomi, politik seperti sekarang ini, setiap individu dituntut secara cepat untuk mengalihkan fokus perhatiannya berdasar perubahan konstelasi hidup keseharian mereka.

Perseteruan yang sengit di kalangan antarpendukung dan pemain liga domestik kompetisi olahraga akan segera cair dan mengkristal menjadi satu suara utuh saat tiba waktunya menjagokan timnas dalam menghadapi tim negara kompetitor dalam laga internasional seperti Piala Dunia.

Itu sebabnya, apa yang pernah dicemaskan politisi tentang bahaya yang bisa muncul jika petahana capres berhadapan dengan lawan politiknya di pilpres sebelumnya tak perlu dihembus-hembuskan.

Memang masih ada hal krusial yang harus diperhitungkan terkait dengan mayoritas pemilih muda dalam Pilpres 2019 yang boleh jadi bisa menjadi kumpulan jiwa-jiwa muda yang bisa dimobilisasi untuk melahirkan kerusuhan, atau malah sebaliknya mereka adalah kalangan generasi milenial yang lebih suntuk bergulat dengan kerja kreatif, yang cenderung apolitis.

Pemetaan tentang dua kemungkinan itu, di era ketersediaan mega data dengan kecanggihan metoda algoritma, tampaknya bukan hal yang terlapau sulit. Namun, apa pun fenomenanya, tugas politikuslah mengobarkan optimisme tentang pilpres yang damai, demokratis.

Tugas politisilah mencerahkan kaum muda calon pemilih, yang jumlahnya mencapai seratus juta orang dalam pemilu 2019 atau 55 persen dari total pemilih, untuk memahami bahwa politik adalah jalan nonkekerasan dalam menentukan siapa yang layak memimpin negeri ini.

Kaum muda ini perlu memahami bahwa kekalahan dalam kompetisi politik bukanlah akhir segalanya namun selalu terbuka untuk menang dalam pertarungan politik berikutnya. Andai semua politisi sudah menjalankan misi pencerahan politik semacam ini, yakinlah bahwa keterbelahan pilihan politik tak sampai melahirkan petaka sosial.

Editor : Farida Denura
KOMENTAR