ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Update News

Hajar Teroris!

Kamis , 10 Mei 2018 | 20:54
Hajar Teroris!
Ilustrasi: Narapidana teroris yang menyerahkan diri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. (Jawa Pos)

Oleh: Arnaz Firman

DI TENGAH-tengah persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 27 Juni 2018, terjadi peristiwa memilukan. Lima anggota anggota Polri gugur akibat kerusuhan oleh para teroris di Rutan Salemba Cabang Kelapa Dua, kompleks Markas Komando Brigade Mobil, Kota Depok, Jawa Barat.

Ulah memuakkan itu terjadi sejak Selasa (8-5-2018) malam ketika para petugas di rumah tahanan memeriksa makanan yang dikirim bagi beberapa teroris, kemudian penghuni rutan menentang tindak pemeriksaan rutin tersebut. Terjadilah bentrokan di antara kedua pihak yang mengakibatkan beberapa personel Polri gugur dalam menjalankan tugas negara.

Kerusuhan sebenarnya bukan hal yang luar biasa yang terjadi antara narapidana dan petugas keamanan. Namun, pertanyaan yang amat mendasar adalah penyanderaan ini justru terjadi di kompleks Mako Brimob Kelapa Dua yang merupakan markas komando satuan elite Polri. Jika orang mendengar nama Polri, biasanya paling-paling yang terbayang adalah personel yang menangani masalah surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, hingga penanganan kejahatan narkoba.

Namun, karena Polri juga membutuhkan semacam satuan tempur, dibentuklah satuan Brimob yang dilengkapi peralatan tempur sehingga polisi mempunyai kelompok elite bagaikan satuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bahkan, sejak beberapa tahun terakhir ini, rakyat mulai mengenal Detasemen Khusus 88 yang merupakan kelompok elite yang khusus dibentuk untuk menangani kegiatan-kegiatan memberantas terorisme. Salah satu personel Densus 88 ini yang paling terkenal adalah Jenderal Polisi Tito Karnavian yang kini menjadi Kepala Polri yang sayangnya saat insiden ini sedang bertugas ke Jordania.

Tahapan perundingan yang panjang dan melelahkan terus terjadi sejak Selasa malam agar tindak kekerasan ini bisa berakhir secepat mungkin apa pun hasil akhirnya.

Karena ini di kompleks Mako Brimob, masyarakat Indonesia dan juga orang-orang yang mengamati masalah poltik dan keamanan di Tanah Air tentu berhak mengajukan berbagai pertanyaan mendasar, misalnya bagaimana penanganan setiap teroris yang masuk ke tempat itu yang terkesan menyeramkan karena dijaga ketat oleh petugas yang menenteng senjata.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto serta Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengungkapkan bahwa Polri sedang menyelidiki mengapa ada teroris yang sedang dikerangkeng di sana justru memiliki dan menguasai telepon genggam alias HP.

Selama beberapa hari terakhir polisi cuma mengaku bahwa peristiwa ini hanya diawali dengan pemeriksaan makanan bagi segelintir teroris. Akan tetapi, pertanyaan yang paling pokok adalah apakah kasus pemeriksaan makanan ini hanya menjadi awal dari ulah brutal para teroris ataukah mereka itu justru sudah lama atau sejak jauh hari menyiapkan langkah- langkah penyanderaan yang mengakibatkan personel-personel polisi kehilangan nyawa mereka demi kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang mungkin dianggap sepele adalah kepemilikan HP. Telepon itu hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga-keluarga mereka ataukah justru "dikirim" ke lokasi penahanan supaya mereka bisa dengan leluasa berhubungan dengan pihak-pihak di luar, terutama rekan-rekan sesama teroris yang masih berkeliaran di tengah masyarakat agar bisa melakukan berbagai kegiatan jahat, termasuk menyandera para penjaga.

Pimpinan polisi harus bisa menjawab bagaimana pemeriksaan terhadap orang-orang yang ingin "menjenguk" para tahanan sambil "menenteng" HP yang sekalipun bentuk fisiknya makin mungil tetapi dengan sangat mudah bisa dideteksi oleh alat pemindai, metal detektor, atau apa pun istilahnya.

Pertanyaan yang juga harus dijawab Kapolri serta Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin adalah apakah di setiap blok atau tempat tiinggal para teroris itu dipasang kamera pemantau alias closed circuit television alias CCTV. Kalau di sana terpasang CCTV, seharusnya para penjaga dengan sangat mudah bisa memantau setiap pergerakan setiap tahanan, mulai dari saat sedang makan sampai dengan (jika memang ada) teroris yang sedang berbicara dengan pihak-pihak tertentu di luar Mako Brimob, apalagi juga sedang menyiapkan tindak kejahatan.

Kalau di sana ada CCTV yang terus berfungsi, petugas bisa mendengar apa pun pembicaraan, baik di antara sesama tahanan teroris maupun antara teroris dengan pihak di luar.

Deradikalisasi

Kejadian penyanderaan yang berakhir dengan gugurnya aparat keamanan oleh para teroris ini menghasilan berbagai pertanyaan.

Rakyat boleh bahkan berhak bertanya apakah pimpinan Polri akan meninjau ulang seluruh penanganan troris tanpa terkecuali mulai sejak mereka masuk tahanan, penjagaan selama masa tahanan, hingga tahapan-tahapan berikutnya.

Polisi dan berbagai pihak lainnya telah melaksanakan program deradikalisasi, yaitu menyadarkan semua teroris agar tidak lagi melakukan tindakan ekstrem.

Namun, gara-gara musibah ini, tentu program deradikalisasi perlu atau bahkan harus dikaji ulang secara menyeluruh, mulai dari ide-ide dasarnya hingga bagaimana hasil akhirnya hingga detik ini. Akan tetapi, sebelum deradikalisasi ini dikaji ulang, pimpinan Polri harus mempelajari lagi penanganan teroris itu tanpa melewati satu hal pun.

Tanpa bermaksud curiga terhadap jajaran penjaga maka masyarakat berhak bertanya bagaimana mungkin ada HP yang bisa lolos ke tangan segelintir teroris. Apakah para penjaga sudah terlalu lelah karena belasan jam harus bersiaga tanpa tidur sedikit pun sehingga menjadi kurang siaga yang mengakibatkan ada HP yang lolos? Selain HP, apakah mungkin ada barang-barang lain yang "lolos" ke tangan para teroris ini, misalnya senjata tajam, seperti pisau belati atau apa pun.

Oleh karena itu, pimpinan polisi harus mengkaji ulang semua teroris yang "pura-pura" telah sadar namun belakangan diam-diam aktif kembali dengan berbagai ulah mereka.

Rakyat bersama jajaran pemerintahan tentu amat berharap agar kasus kurang lebih 156 teroris yang melibatkan diri dalam tindak kekerasan ini tak terjadi lagi.

Syafruddin juga meminta masyarakat agar tidak menggunakan istilah "negosiasi" alias perundingan seperti yang justru sering diucapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Setyo. Istilah negosiasi yang artinya perundingan bisa menimbulkan penafsiran bahwa sedang terjadi "tawar-menawar" antara pemerintah dan teroris. Peringatan Wakapolri ini justru harus menjadi "jeweran pedas" bagi para juru bicara supaya berhati-hati dalam menggunakan kata atau kalimat agar tak menyesatkan masyarakat.

Dalam jumpa pers, Kamis (10/5/2018) pagi, Komjen Pol. Syafruddin menegaskan bahwa penyelesaian penyanderaan ini sudah selesai sehingga perwira tinggi berbintang emas tiga ini berharap situasi akan menjadi tenang lagi.

Kejadian di rutan yang berada di kompleks Mako Brimob ini harus menjadi "pil sangat pahit" bagi seluruh jajaran Polri karena, kok, bisa sampai terjadi penyanderaan di satuan elite ini. Kasus ini jangan terulang lagi sampai kapan pun juga, apalagi pada tanggal 18 Agustus hingga 2 Septmber 2018 akan berlangsung pesta olahraga Asian Games yang diikuti tidak kurang dari 15.000 atlet dari puluhan negara di Asia.

Tentu aparat Polri yang didukung TNI harus lebih "awas matanya" agar tidak ada tindak kekerasan yang berlangsung di Jakarta dan Palembang, apalagi musibah di Rutan Salemba Cabang Kelapa Dua, kompleks Mako Brimob ini dipantau negara-negara asing. Selain itu, juga ada pilkada, Pilpres dan pemilu anggota badan legislatif pada tahun 2019 serta pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali pada bulan Oktober 2018.

Masyarakat cuma bisa berharap agar Polri sebagai aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan dan profesionalisme mereka sehingga tidak ada teroris yang berulah kembali yang bisanya cuma meresahkan 256 juta rakyat Indonesia.

Editor : Farida Denura
KOMENTAR